Skip to content

Kami, dengan berbagai latar belakang kegiatan dan bagian dari organisasi masyarakat sipil, menilai sangat perlu dan strategis untuk ikut ambil bagian dalam mengakselerasi implementasi UU Keterbukaan Informasi Publik. Keterlibatan itu diwujudkan dalam pembentukan sebuah institusi baru: Pusat Pengembangan Informasi Publik, disingkat P2iP.

SALINAN KONTRAK KERJASAMA ANTARA PEMERINTAH DENGAN PT FREEPORT INDONESIA SEBAGAI INFORMASI TERBUKA

Sumber: Situs Komisi Informasi Pusat

Jakarta, KI-Online. Komisi Informasi Pusat selenggarakan sidang ajudikasi sengketa informasi dengan sengketa nomor 197/VI/KIP-PS-M-A/2011antara Pemohon, Yayasan Pusat Pengembangan Informasi Publik (YP2IP) dengan Termohon, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, tanpa dihadiri kedua belah pihak.

Meski Pemohon dan Termohon tidak hadir, Majelis tetap melanjutkan persidangan sengketa informasi berupa salinan kontrak karya kerjasama pemerintah RI dengan PT Freeport Indonesia, PT Kalimantan Trimur Prima Coal, dan PT. Newmont Mining Cooperation, dan PT Chevron Pacific Indonesia, dengan agenda pembacaan putusan.

Dalam dokumen putusan, Termohon menyatakan kontrak karya kerjasama tersebut merupakan informasi yang dikecualikan (tertutup) berdasarkan Pasal 17 huruf d UU KIP juncto Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang berbunyi Semua persetujuan yang dibuat secara sah dengan Undang-undang berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya. 

“Kontrak kerjasama pemerintah dengan pihak ketiga bersifat confidential atau dirahasiakan berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata yang berlaku lex specialis terhadap UU KIP dan isi kontrak dibuat oleh para pihak sebagai Undang-undang bagi pembuatnya.”

Termohon juga mendalilkan apabila kontrak kerjasama ini dibuka dapat mengungkapkan kekayaan dan atau cadangan sumber daya alam sektor ESDM yang tersedia, dapat  merugikan ketahanan ekonomi nasional dan hubungan dengan luar negeri, dan dapat membuka perioda  studi kelayakan (FS) yang sudah dilakukan oleh badan usaha.

Namun, Mejelis Komisioner Komisi Informasi Pusat yang diketuai Ramly Amin Simbolon serta beranggotakan Henny S. Widyaningsih dan Amirudin menolak dalil Termohon yang mengatakan informasi yang diminta Pemohon sebagai informasi tertutup berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata, Majelis berpendapat pasal tersebut bukan mengatur mengenai kerahasian dokumen.

“Pasal 1338 KUHPerdata tersebut mengatur tentang berlakunya mengikat bagi para pihak bukan mengatur tentang kerahsiaan dokumen atau informasi terkait kontrak karena itu dalam kontrak tidak ada secara eksplisit menyatakan bahwa keseluruhan dokumen kontrak kerjasama yang dimohon tertutup bagi pihak ketiga,” terang Ramly Amin Simbolon.

Ramly melanjutkan, ketentuan yang ada dalam UU KIP tetap berlaku untuk informasi yang ada dalam kontrak kerjasama sepanjang tidak menyangkut informasi yang bersifat privat dan terikat ketentuan hukum perdata. Majelis juga berpendapat, alasan pengecualian informasi terkait cadangan sumberdaya yang terkandung di bumi Indonesia bila dibuka dapat mengungkapkan kekayaan alam, bukan termasuk kedalam pokok permohoan informasi terkait dokumen kontrak kerjasama,  sehingga tidak relevan dengan pertimbangan pasal 17 huruf d UU KIP.

Karena itu, Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat menjatukan putusan bahwa permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya dan menyatakan informasi yang dimohon Pemohon sebagai informasi terbuka. “Menyatakan bahwa informasi yang dimohon Pemohon adalah informasi yang terbuka,” tegas Ketua Majelis Komisioner.

Dengan diputuskannya informsai yang dimohon Pemohon sebagai Informasi terbuka. Majelis  Komisioner memerintahkan Termohon untuk memberikan informasikapada Pemohon selambat-lambatnya 14(empat belas) hari kerja sejak putusan ini diterima termohon.

 

INDIKASI PENYELEWENGAN DANA HIBAH KOTA BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2012

Siaran Pers

Belanja Hibah sebagai salah satu komponen dari keuangan daerah yang setiap tahunnya dituangkan dalam APBD selayaknya dikelola secara tertib, taat peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomi, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Oleh karena itu, Belanja Hibah sejatinya diperuntukkan dalam rangka  akselerasi pembangunan daerah guna mencapai kesejahteraan rakyat.

Belanja Hibah Kota Bandung tahun anggaran 2012 ditetapkan pada 14 Februrari 2012 dalam Perda No. 6/2012 tentang APBD Kota Bandung Tahun Anggaran 2012. Rincian besaran alokasi Belanja Hibah dan calon penerimanya dimuat dalam Peraturan Walikota Bandung No. 110/2012 tentang Penjabaran APBD Kota Bandung Tahun Anggaran 2012 yang ditetapkan pada tanggal yang sama dengan Perda APBD TA 2012. Hal tersebut diperkuat dengan terbitnya Keputusan Walikota Bandung No. 978/Kep.258-DPKAD/2012 tentang Pemberian Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD Kota Bandung Tahun Anggaran 2012. Belanja Hibah Kota Bandung tahun anggaran 2012 tidak lepas dari adanya indikasi rawan penyelewengan dan pelanggaran yang mengarah pada mal-administrasi dan praktek korupsi.

Hasil kajian beberapa kelompok masyarakat sipil di Kota Bandung terhadap Belanja Hibah Kota Bandung Tahun Anggaran 2012 yang tertuang dalam lampiran Peraturan Walikota Bandung No. 110/2012 menemukan beberapa permasalahan yang terindikasi penyelewengan dan pelanggaran berdasarkan persyarakat pemberian hibah yang diatur dalam Permendagri No. 22/2011 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2012, Permendagri No. 13/2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah menjadi Permendagri No. 59/2007 dan Permendagri No, 21/2011 serta Permendagri No. 32/2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD,  sebagai berikut:

1. Ketidakjelasan Besaran Alokasi Anggaran;

Total Belanja Hibah adalah sejumlah Rp. 435.930.606.304,-. Hal ini berbeda dengan jumlah total yang tertera dalam Keputusan Walikota Bandung No. 978/Kep.258-DPKAD/2012 yaitu sebesar Rp. 389.076.672.724,- untuk 3.511 penerima bantuan. Ketidakjelasan ini semakin diperkuat dengan adanya pernyataan dari Sekretaris Daerah Kota Bandung beberapa waktu lalu yang dilansir oleh beberapa media yang menjelaskan bahwa jumlah dana hibah tahun 2012 sejumlah 493 milyar rupiah lebih.

2. Irasionalitas Besaran Alokasi Anggaran dan Penerima Bantuan;

Memperhatikan profil calon penerima hibah dan masing-masing besaran dana yang akan diterimanya, dapat disimpulkan bahwa penetapan pemberian hibah tidak mempertimbangkan aspek rasionalitas, oleh karena:

  • Adanya gap/rentang yang cukup besar terkait jumlah besaran dana bantuan untuk masing-masing calon penerima hibah; Jumlah hibah terbesar yang diterima oleh penerima hibah adalah sebesar kurang lebih Rp. 56 milyar. Jumlah hibah terkecil adalah sebesar kurang lebih Rp. 4,2 juta. Hal ini menujukkan Pemerintah Kota Bandung tidak memiliki aturan yang jelas tentang besaran maksimal dan minimal yang dana hibah yang akan diberikan.
  • Beberapa calon penerima hibah mendapatkan dana bantuan yang cukup besar tanpa disertai alasan yang jelas; Contoh: Terdapat 23 lembaga yang dirasa tidak memiliki kompetensi dalam mengelola dana namun mendapatkan dana hibah dengan besaran sama dengan dan atau lebih dari Rp. 1 milyar. Total dana di lembaga-lembaga mencapai kurang lebih Rp. 125,7 milyar.
  • Beberapa kegiatan yang diusulkan calon penerima hibah merupakan program/kegiatan rutin SOPD; Contoh: kegiatan perbaikan gang, pembangunan gapura, pembuatan jalan, pembangunan gedung/kantor RW, pemberian honor guru honorer, pemberian beasiswa, dll. Hal tersebut mengindikasikan bahwa adanya potensi tumpang tindih pengalokasian dana di Belanja Hibah dengan di Belanja Langsung SOPD atau indikasi pengalihan beban kerja dan tanggung jawab dari SOPD kepada  masyarakat/kelompok masyarakat.
  • Adanya indikasi duplikasi program/kegiatan penerima hibah dengan program/kegiatan SOPD; Contoh: bantuan utk komite sekolah (ada dalam BOS), sosialisasi Perda K3, pemantauan reklame, revitalisasi DAS, dll.

3. Penerima Bantuan Ganda;

Terindikasi adanya Calon  penerima bantuan hibah yang gandadalam lampiran Perwalkot No. 110/2012 , dengan modus sebagai berikut:

  • Beberapa nama orang dan atau lembaga/organisasi/kelompok mendapatkan lebih dari satu bantuan hibah; Terdapat sedikitnya 26 penerima hibah yang akan mendapatkan lebih dari satu dana bantuan hibah dengan besaran dana yang sama dan atau berbeda. Ke-26 penerima hibah ganda tersebut menghabiskan anggaran kurang lebih Rp. 28,56 milyar.
  • Beberapa penerima hibah menggunakan alamat yang sama; Setidaknya terdapat 184 nama orang dan atau lembaga/organisasi/kelompok yang menggunakan sejumlah 78 alamat yang sama dengan jumlah total dana sebesar kurang lebih Rp. 63,66 milyar.

4. Ketidakjelasan Alamat Penerima Bantuan;

Terdapat setidaknya 64 lembaga/organisasi/kelompok yang tidak mencantumkan alamat yang jelas dengan nilai total dana yang akan diterima kurang lebih sebesar Rp. 6,645 milyar. Hal ini tidak memenuhi salah satu persyaratan penerima hibah yaitu memiliki sekretariat yang tetap.

5. Organ Bentukan PNPM Perkotaan sebagai Penerima Bantuan;

Terdapat 153 organ bentukan PNPM Perkotaan yang akan menjadi penerima hibah dengan besaran total bantuan hibah sebesar kurang lebih Rp. 25,97 milyar. 153 organ bentukan PNPM Perkotaan tersebut terdiri dari 1 Tim RBM Kota Bandung, 1 Forum UPK-BKM Kota Bandung, 1 BKM/Forum BKM dan 150 BKM yang ada di beberapa kelurahan di Kota Bandung. Sementara itu, nilai besaran yang diterima dalam rentang nilai terbesar Rp. 1,88 milyar dan terkecil Rp. 25,2 juta.

6. Penerima Bantuan dari Instansi Vertikal;

Terdapat 9 instansi vertikal yang akan mendapatkan bantuan dana hibah dari Pemkot Bandung dengan jumlah total sebesar kurang lebih Rp.21,77 milyar. Sementara itu, nilai besaran yang diterima dalam rentang nilai terbesar Rp. 8,5 milyar dan terkecil Rp. 168 juta. Meskipun aturan perundang-undangan tidak melarang pemerintah daerah memberikan bantuan hibah kepada instansi vertikal, namun hal ini dianggap tidak sesuai dengan asas kepatutan dalam pengelolaan keuangan daerah. Pendapat ini pernah beberapa kali diungkapkan pula oleh BPK RI.

7. Penerima Bantuan yang Menerima Terus Menerus;

Jika mencermati daftar penerima hibah tahun 2010-2012, ditemukan setidaknya 9 lembaga/organisasi/kelompok yang menerima bantuan dana hibah terus menerus. Pada tahun 2010, 9 lembaga/organisasi/kelompok tersebut menerima total kurang lebih sebesar Rp. 13 milyar. Sementara tahun 2012 menerima kurang lebih sebesar Rp. 11 milyar.

Berdasarkan hasil kajian di atas, Kami menyimpulkan bahwa Belanja Hibah Kota Bandung Tahun Anggaran 2012 terindikasi rawan terhadap penyelewengan dan pelanggaran. Oleh karena itu, Kami menuntut:

  1. Sekretaris Daerah Kota Bandung untuk merealisasikan janjinya melakukan verifikasi ulang terhadap seluruh calon penerima dana hibah Kota Bandung Tahun 2012 (Seputar Indonesia, 11 Juli 2012).

  2. Sekretaris Daerah Kota Bandung melakukan moratorium atau menunda pencairan selama verifikasi ulang kepada seluruh penerima selesai. Sehingga, janji beliau untuk mencairkan dana hibah pada akhir Agustus 2012 tidak patut direalisasikan (Pikiran  Rakyat, 16 Juli 2012).

  3. DPRD melakukan pengawasan dan revisi Perda APBD 2012 pada masa penyusunan APBD Perubahan 2012 (APBDP) sesuai hasil verifikasi. Transparasi Pemerintah Kota Bandung dalam proses dan hasil verifikasi penerima dana hibah dengan melakukan uji publik paling sedikit selama 2 minggu melalui pemuatan calon penerima bantuan hibah dan besaran dana yang akan diterimanya di berbagai media massa.

  4. Pemerintah dan DPRD Kota Bandung menyusun peraturan daerah dan atau peraturan walikota tentang mekanisme pemberian dana hibah yang proses pembahasannya harus melibatkan seluruh stakeholders di Kota Bandung serta mengacu pada peraturan perundang-undangan terkait. terutama untuk tahun 2013 karena merupakan tahun Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandung.

Kami dari kelompok masyarakat sipil Kota Bandung akan mengawal proses verifikasi, perubahan APBDP dan realisasi pemberian dana hibah Pemerintah Kota Bandung, apabila pada pelaksanaannya tetap tidak ada perubahan yang pada akhirnya menyebabkan penyimpangan maka kami akan meminta BPK untuk melakukan audit investigatif dan melaporkan penyimpangan tersebut ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

 

Bandung, 30 Juli 2012

Suryawijaya

Forum Diskusi Anggaran (FDA)-Keluarga Mahasiswa Bandung raya (KM-BARA)-Koalisi Pendidikan Kota Bandung (KPKB)-LBH Bandung-Perkumpulan Inisiatif-Pusat Pengembangan Informasi Publik (P2iP)-Wahana Lingkungan Hidup Jawa Barat (Walhi-Jabar)

Kejati Siap Terima Temuan Soal Dana Hibah Pemkot

Sumber: Inilah.com Jawa Barat

INILAH.COM, Bandung – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jabar belum mengetahui terkait penyaluran dana hibah Pemkot Bandung tahun 2012 yang dipertanyakan masyarakat.

Beberapa kelompok masyarakat seperti Forum Diskusi Anggaran (FDA), Keluarga Mahasiswa Bandung Raya (KM-Bara), Koalisi Pendidikan Kota Bandung (KPKB), Wahana Lingkungan Hidup Jawa Barat (Walhi-Jabar), LBH Bandung, dan Perkumpulan Inisiatif, Pusat Pengembangan Informasi Publik (P2iP) mengelar konferensi pers di Gedung Indonesia Menguggat (GIM) mengenai penyaluran dana tersebut.

Intinya mereka mempertanyakan penyaluran dana hibah tahun 2012 tersebut. Pasalnya, temuan sebanyak 26 penerima mendapatkan lebih dari satu dana hibah dengan besaran yang berbeda.

“Isi dalam konpres tersebut saya belum tahu,” kata Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejati Jabar, Atang Bawono saat dihubungi INILAH.COM melalui telepon selulernya, Senin (30/7/2012).

Jika ada penyelewengan, Atang berharap, kelompok masyarakat tersebut melapokan ke Kejati Jabar.

“Sejauh ini belum ada laporan. Nanti jika ada laporan kita akan dalami terlebih dahulu. Sampaikan saja dulu,” jelas Atang.[ang]

Dana Hibah Pemkot Bandung 2012, Dipertanyakan

Sumber: Inilah.com Jawa Barat

INILAH.COM, Bandung – Penyaluran dana hibah Pemkot Bandung tahun 2012 dipertanyakan. Sedikitnya 26 penerima mendapatkan lebih dari satu dana hibah dengan besaran yang berbeda.

Hal tersebut diungkapkan kelompok massa dari Forum Diskusi Anggaran (FDA), Keluarga Mahasiswa Bandung Raya (KM-Bara), Koalisi Pendidikan Kota Bandung (KPKB), Wahana Lingkungan Hidup Jawa Barat (Walhi-Jabar) dan LBH Bandung, Perkumpulan Inisiatif, Pusat Pengembangan Informasi Publik (P2iP), Senin (30/7/2012)

Menurut Ketua P2iP, Suryawijaya, beberapa nama orang atau lembaga/organisasi/kelompok mendapatkan lebih dari satu bantuan hibah. “Ke-26 penerima hibah ganda tersebut menghabiskan anggaran sekitar Rp28,56 miliar. Selain itu penerima menggunakan alamat sama namun dengan nama lembaga berbeda,” jelas Suryawijaya dalam siaran persnya di Gedung Indonesia Menggugat (GIM), Senin (30/7/2012).

Dirinya menuturkan, setidaknya terdapat 184 nama orang atau lembaga/organisasi/kelompok yang menggunakan 78 alamat yang sama dengan jumlah total dana sebesar Rp63,66 miliar.

Selain itu, lanjutnya, sekitar 64 lembaga/organisasi/kelompok tidak mencantumkan alamat yang jelas dengan nilai total dana yang akan diterima kurang lebih Rp6,645 miliar.

“Misalkan PAUD T dan Paguyuban, keduanya di alamat yang sama di Jalan Moh Toha. Lalu di alamat sekretariat salah satu partai ada lembaganya, padahal itu tidak boleh,” tuturnya.

Sementara itu Deni Abdullah dari Forum Diskusi Anggaran (FDA) mengatakan, sebetulnya jika sebuah daerah mengucurkan dana bantuan hibah cukup besar dinilainya mencurigakan.

“Jangan senang dana hibah dikucurkan besar itu. Karena pasti ada apa-apanya,” jelas Deni.[ang]

Dana Hibah Diselewengkan, Masuk Ranah Hukum

Sumber: Inilah.com Jabar

INILAH.COM, Bandung – DPRD kota Bandung meminta masyarakt untuk melaporkan segala hal yang diindikasikan sebagai bentuk pelanggaran dalam penyaluran dana hibah Pemkot Bandung tahun 2012.

Ketua Komisi C DPRD Kota Bandung Entang Suryaman menyarankan,dugaan terkait pelanggaran dana hibah sebaiknya segera dilaporkan ke dewan. Jika dugaan tersebut benar terjadi, hal itu merupakan tindakan pidana dan akan menjadi ranah hukum.

“Laporkan segera, karena itu tidak boleh. Agar tidak terjadi duplikasi sebaiknya fungsi pengawasan diperketat lagi dan pemerintah pun harus lebih selektif. Daerah tersebut mengajukan atau tidak,” jelas Entang di gedung DPRD Kota Bandung, Jalan Aceh Kota Bandung, Senin (30/7/2012).

Sebelumnya, sekelompok massa dari Forum Diskusi Anggaran (FDA), Keluarga Mahasiswa Bandung Raya (KM-Bara), Koalisi Pendidikan Kota Bandung (KPKB), LBH Bandung, Wahana Lingkungan Hidup Jawa Barat (Walhi-Jabar) dan Perkumpulan Inisiatif, Pusat Pengembangan Informasi Publik (P2iP), menduga dana hibah Pemkot Bandung tahun 2012 diselewengkan oknum tertentu.

Menurut mereka, beberapa kegiatan yang diusulkan calon penerima hibah merupakan kegiatan rutin Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD). Seperti perbaikan gang, pembangunan gapura dan pemberian honor bagi guru honorer.

“Adanya indikasi duplikasi program atau kegiatan penerima hibah dengan program atau kegiatan SOPD. Seperti bantuan komite sekolah padahal sudah ada dalam BOS,” jelas Ketua P2iP Suryawijaya dalam siaran pers di Gedung Indonesia Menggugat (GIM), Senin (30/7/2012).

Suryawijaya mengaku, dirinya berkeinginan langsung menyampaikan temuannya itu ke pemerintah terutama Wali Kota, Wakil Wali Kota ataupun Sekda. Namun karena tak memiliki akses sehingga temuan tersebut hanya mereka sampaikan ke media.[ang]