Skip to content

MA: Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan

December 2, 2011

Sumber: komisiinformasi.go.id | 30 November 2011

Jakarta – KIOnline. Penyelesaian sengketa informasi publik di pengadilan, sebagai upaya hukum pasca-putusan Ajudikasi Komisi Informasi kini semakin jelas. Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 tahun 2011 tentang Tata cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan (Perma 2 Tahun 2011). Perma 2 Tahun 2011 ini mengatur secara tegas langkah hukum yang dapat ditempuh bila ada pihak yang bersengketa tidak menerima putusan ajudikasi Komisi Informasi, baik Komisi Informasi Pusat (KI) Pusat maupun KI Provinsi.

Menurut Ketua Komisi Informasi Pusat, Perma yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung Harifin A. Tumpa pada tanggal 29 Desember 2011 pada dasarnya  mempertegas Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Pasal tersebut mengatur, apabila salah satu pihak tidak menerima putusan ajudikasi non litigasi sengketa informasi publik dapat melakukan upaya hukum lanjutan. Pasal 47 ayat (1) mengatakan, Pengajuan gugatan dilakukan melalui pengadilan tata usaha negara apabila yang digugat adalah Badan Publik negara. Sedangkan dalam ayat (2) dikatakan Pengajuan gugatan dilakukan melalui pengadilan negeri apabila yang digugat adalah Badan Publik selain Badan Publik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Sementara untuk melakukan gugatan, disyaratkan salah satu pihak secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan Ajudikasi. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 48 ayat (1), Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat ditempuh apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan Ajudikasi dari Komisi Informasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut.

Ketua Komisi Informasi Pusat Abdul Rahman Ma’mun menyambut baik terbitnya Perma 02 Tahun 2011 ini yang menurutnya mengisi kekosongan hukum dan sekaligus memberi kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa karena pasal di atas tidak menjelaskan siapa pihak yang menjadi tergugat.

“Selama ini, sejak pemberlakuan UU KIP, di antara para pihak pemohon atau termohon informasi publik yang keberatan atau tidak menerima putusan ajudikasi Komisi Informasi mereka mengajukan gugatan ke PTUN atau ke Pengadilan Negeri dengan menilai putusan ajudikasi adalah keputusan tata usaha negara sehingga Komisi Informasi dijadikan pihak tergugat,” kata Rahman.

Dia menambahkan bahwa dengan terbitnya Perma 02/ 2011 ini menjadi jelas pihak di PTUN adalah para pihak yang semula bersengketa di Komisi Informasi berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 yang mengatakan, Pihak adalah Pihak-pihak yang semula bersengketa di Komisi Informasi, yaitu Pemohon lnformasi dengan Badan Publik Negara atau Badan Publik selain Badan Publik Negara.

Sedangkan objek yang menjadi sengketa dalam upaya keberatan atas putusan tersebut diatur dalam Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi, “Pemeriksaan dilakukan secaras sederhana hanya terhadap Putusan Komisi Informasi, berkas perkara serta pemohonan keberatan dan jawaban atas keberatan tertulis dari para pihak.”

“Dengan demikian sekarang jelas, posisi KI Pusat dan KI provinsi sebagai lembaga penyelesaian sengketa informasi publik, ibarat ‘wasit’ tidak lagi diposisikan sebagai ‘pemain’ bila perkara sampai ke pengadilan,” ujar Rahman menambahkan.

About these ads

From → Aturan & UU

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: