Skip to content

Kab/Kota Butuh Lembaga Komisi Informasi Publik

March 14, 2010

Sumber: Pikiran Rakyat, 1 Maret 2o1o via situs Komisi Informasi Pusat

BANDUNG, (PR).- Daerah tingkat dua membutuhkan lembaga Komisi Informasi Publik, untuk menjamin transparansi informasi dari lembaga-lembaga publik. Sayangnya, UU No. 14/2008 tentang Kebebasan Informasi Publik baru mewajibkan pembentukan Komisi Informasi Publik di tingkat provinsi.

Hal itu terungkap dalam diskusi tentang pembentukan Pusat Pengembangan Informasi Publik (P2IP) di Gedung Indonesia Menggugat, Sabtu (27/6). P2IP adalah institusi nonpemerintah yang digagas oleh beberapa aktivis warga di Kota Bandung.

Salah seorang penggagas P2IP, Dedi Haryadi, mengatakan, dengan lahirnya UU No. 14/2008, setiap institusi publik wajib untuk memberikan informasi yang berkaitan dengan masing-masing institusi kepada publik. Lahirnya undang-undang itu, menurut Dedi, merupakan langkah maju dalam pembentukan masyarakat yang demokratis.

“Namun, sayangnya, pembuat undang-undang tidak memiliki semangat yang sama dengan semangat desentralisasi. Hal itu terlihat dari kewajiban pembentukan Komisi Informasi Publik baru di tingkat pusat dan tingkat provinsi. Padahal, informasi publik yang berkaitan langsung dengan masyarakat ada di pemerintahan tingkat dua,” kata Dedi.

Walau demikian, lahirnya undang-undang itu sudah cukup untuk dijadikan dasar bagi publik untuk menuntut kebebasan informasi. Untuk mendorong terbentuknya Komisi Informasi di tingkat kota/kabupaten, publik harus didorong untuk menuntut pembentukannya.

“Dalam kaitan ini, langkah awal P2IP adalah melakukan pendekatan kepada pemerintah untuk mempersiapkan pembentukan Komisi Informasi Publik pada 2010 seperti yang diamanatkan undang-undang. Kami pun akan mendorong public demands atas transparansi lembaga-lembaga publik,” kata Dedi.

Hemat anggaran

Penggagas P2IP lainnya, Suryawijaya mengatakan, lahirnya undang-undang kebebasan informasi bisa menekan tingkat korupsi dan menghemat anggaran publik. Ia mengatakan, di beberapa negara yang sudah mengimplementasikan undang-undang kebebasan informasi, terbukti bahwa anggaran belanja publik bisa dihemat karena pengawasan publik menjadi lebih ketat. Demikian pun, praktik korupsi bisa ditekan, karena publik bisa langsung mengawasi dan melakukan aksi berdasarkan informasi yang mereka dapatkan.

“Di Kabupaten Lebak pernah terjadi warga yang melaporkan kepala desanya, karena tidak ada transparansi dalam projek pembangunan. Warga melaporkan kepala desa itu ke polisi berdasarkan UU No. 14/2008. Dari contoh itu kita bisa melihat, partisipasi warga dalam pengawasan kebijakan bisa menjadi aktif,” kata Surya.

Dalam diskusi itu juga terungkap, walau memberikan harapan, pelaksanaan UU No. 14/2008 diperkirakan akan mendapat hambatan dari pemerintah daerah. Pasalnya, akses terhadap informasi publik masih akan bertabrakan dengan aturan struktur di setiap lembaga pemerintahan, karena masih belum jelas siapa yang berhak memberikan informasi lembaga kepada publik.

Selain itu, pola pikir lama juga masih akan menjadi tantangan yang besar. Terungkap di dalam diskusi itu, institusi pemerintah biasanya masih berpikir bahwa informasi bisa diberikan kepada seseorang yang mewakili lembaga. Tanpa lembaga, seorang warga akan sulit mendapatkan informasi itu. (A-132)***

From → Kliping

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: