Skip to content

Komisi Informasi Daerah Terbentuk Tahun Ini

April 25, 2010

Sumber: Kompas | Kamis, 15 April 2010 | 14:49 WIB

BANDUNG, KOMPAS – Komisi Informasi Daerah Jawa Barat ditargetkan bisa terbentuk Juli 2010. Saat ini sudah tersusun tim seleksi calon anggota KID dan mereka akan membuat jadwal kerja seleksi calon anggota pekan depan.

Ketua Tim Seleksi Anggota KID Jabar Asep Warlan Yusuf yang ditemui seusai bertemu Gubernur Jabar Ahmad Heryawan, Rabu (14/4) di Bandung, mengatakan, seleksi akan dilakukan secara terbuka.

Perwakilan unsur pemerintah yang disertakan sebagai anggota KID Jabar pun terlepas dari campur tangan Pemerintah Provinsi Jabar.

“Tim seleksi menyaring orang-orang terbaik supaya komisi bisa bekerja dengan baik. Gubernur juga telah menegaskan agar tim seleksi bekerja independen,” katanya.

Pembentukan tim seleksi itu sendiri tidak tercantum dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. UU itu mengamanatkan pemerintah daerah sebagai pihak yang menyelenggarakan seleksi calon anggota KID. “Pembentukan tim ini diharapkan bisa membantu kinerja pemerintah daerah dalam seleksi calon anggota KID,” kata Asep yang juga guru besar Fakultas Hukum Universitas Parahyangan.

Tim seleksi beranggotakan empat anggota dan satu ketua. Empat anggota itu ialah Budi Radjab, akademisi bidang sosial dari Universiats Padjadjaran yang merangkap wakil ketua tim seleksi; Iwa Karniwa, staf ahli Gubernur yang mewakili Pemprov Jabar dalam tim seleksi; Dindin S Maolani, praktisi hukum; dan M Ridlo Eisy, perwakilan dari Komisi Informasi Pusat.

Seleksi dimulai dari pendaftaran, yang kemudian akan dipilih 10-15 orang untuk diajukan ke DPRD Jabar. DPRD akan melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon yang diajukan. Selanjutnya, DPRD pada tahap akhir akan memutuskan lima orang yang layak menjadi komisioner KID Jabar.

Para calon akan melewati serangkaian tes, dari yang bersifat administratif, wawancara langsung, hingga tes psikologi. Asep menargetkan seleksi itu paling lambat rampung pada Juli 2010. Jadi, anggota KID Jabar definitif bisa mulai bekerja pertengahan tahun ini.

Bisa diakses

Heryawan menambahkan, setelah KID Jabar terbentuk, warga Jabar diharapkan bisa dengan mudah mengakses data-data yang diperlukan. Pada setiap organisasi perangkat daerah pun telah ditunjuk seorang pejabat penyedia informasi daerah.

“Warga juga bisa melaporkan realisasi program apa pun di lapangan, yang ternyata tidak sesuai dengan program yang dicanangkan pemda,” katanya.

Pejabat publik atau institusi pemerintahan yang tidak bersedia memberikan data atau informasi kepada warga, lanjut Asep, bisa dikenai tuntutan pidana. Sebab, pada dasarnya KID dibentuk untuk menjamin transparansi birokrasi. (REK/*)

From → Uncategorized

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: