Skip to content

Duabelas Lembaga Publik Siap Jalankan UU KIP

May 12, 2010

Sumber: Jawapos.com | Rabu, 05 Mei 2010

JAKARTA – Baru duabelas lembaga publik yang siap melaksanakan UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Lembaga-lembaga itu sudah mempunyai rancangan peraturan internal untuk melaksanakan undang-undang tersebut. Yakni, punya pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) serta sudah melakukan klasifikasi informasi.

Duabelas lembaga itu adalah:

  1. Polri,
  2. Kementerian Kesehatan,
  3. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan,
  4. Mahkamah Konstitusi,
  5. Mahkamah Agung,
  6. Kementerian Komunikasi dan Informatika,
  7. Kementerian Pekerjaan Umum,
  8. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK),
  9. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),
  10. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah,
  11. Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan
  12. Sekjen DPR.

Menurut Ketua Komisi Informasi Publik (KIP) Pusat A. Alamsyah Saragih, lembaga yang siap melaksanakan UU KIP itu masih sedikit karena alasan klise, yakni anggaran.

”UU KIP disahkan pada 2008. Menkominfo lalu menyosialisasikannya ke kementerian dan badan publik negara. Pada 2009 mengusulkan rencana anggaran, 2010 baru direalisasikan. Secara natural memang wajar. Walaupun, sebenarnya memilah informasi dan membuat SK PPID bisa tanpa anggaran,” tuturnya.

”Sebenarnya, duabelas lembaga yang kami kategorikan siap itu juga belum ada yang final dalam memilah informasinya. Tapi, setidaknya sudah dimulai. Ketimbang yang belum sama sekali,” ujarnya.

Alamsyah menargetkan, dalam dua bulan ke depan, KIP harus bisa menuntaskan sejumlah agenda penting. Mulai memformulasikan prosedur penyelesaian sengketa sampai meneken MoU dengan Polri, Kejaksaan Agung, dan Mahkamah Agung (MA).

Target tersebut dicanangkan menyusul pemberlakuan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) mulai 1 Mei lalu. Dengan UU itu, diharapkan tak ada alasan lagi bagi badan-badan publik untuk menutupi informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik. ”Bagi yang gemar mengatakan ini rahasia negara, padahal seharusnya bisa dibuka, sekarang tidak bisa lagi,” tegas Alamsyah kemarin.

Nah, Komisi Informasi Publik (KIP) diharapkan menjadi ujung tombak dalam upaya penegakan informasi yang diperlukan publik. Tugas KIP, kata dia, adalah menyelesaikan sengketa informasi, baik melalui proses mediasi maupun ajudikasi nonlitigasi serta sengketa di luar pengadilan yang putusannya memiliki kekuatan setara dengan putusan pengadilan.

Setiap kasus yang masuk di KIP harus diselesaikan paling lama 100 hari. Bila ada pihak yang tidak puas, mereka bisa mengajukan keberatan ke pengadilan. Bagi badan publik negara, keberatan diajukan ke PTUN (pengadilan tata usaha negara), sedangkan badan nonnegara ke pengadilan umum. ”Kalau setelah proses ini masih tidak puas, bandingnya langsung ke MA,” jelasnya.

Bila suatu informasi diputuskan harus dibuka untuk umum, namun ternyata oleh badan publik tetap ditutup sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak pemohon informasi, kasus tersebut bisa dilaporkan ke polisi. ”Karena itu, tadi kami meneken MoU dengan Polri. Jangan sampai belum apa-apa merasa akses informasinya tertutup, lalu lapor ke polisi,” ungkap Alamsyah.

Badan publik yang dimaksud dalam UU KIP adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi serta tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN-APBD. Dalam konteks ini, LSM dan BUMN juga bisa masuk.

Alamsyah menambahkan, KIP juga akan membuat MoU dengan Asosiasi Mediator Indonesia. Menurut dia, KIP akan mengusahakan sekuat tenaga agar kasus yang masuk bisa diselesaikan melalui mediasi. ”Kalau menumpuk semua, bersidang, wah ampun. Butuh berapa kali sidang?” ujarnya.

Selain harus menghadirkan saksi-saksi ahli, setiap sidang minimal dipimpin tiga anggota KIP. Komisi juga membuka konsultasi bagi badan publik mengenai standar layanan informasi yang selesai disusun 19 April lalu. Standar layanan informasi itu berisi panduan mengenai cara memilah informasi yang harus dibuka dan masuk kategori dikecualikan, sehingga bisa ditutup dari publik. ”Jadi, bukan KIP yang memilah,” tegasnya.

Dia menyebutkan, dalam tiga bulan mendatang, pihaknya akan menghadap lagi ke presiden untuk melaporkan perkembangan pelaksanaan UU KIP. Komisi Informasi Publik harus dibentuk minimal sampai level provinsi. Sampai sekarang, baru Komisi Informasi Provinsi Jateng yang sudah dilantik. Sementara itu, Jatim baru melangsungkan fit and proper test bagi calon anggota KIP.

Alamsyah menyebutkan, ada enam daerah lain yang tengah berproses. Yakni, Kepri, Kalteng, Lampung, Banten, Jabar, dan Jogjakarta. ”KIP wajib dibentuk di provinsi. Kalau kabupaten/kota, terserah bagi yang mau,” ungkapnya. (pri/c5/ari)

From → Kliping

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: