Skip to content

UU Keterbukaan Informasi Publik No. 14/2008

May 12, 2010

UU KIP berlaku secara resmi Per Tanggal 1 Mei 2010. Sementara itu, beberapa waktu yang lalu Kementrian Kominfo menyatakan bahwa mereka belum siap dengan UU KIP ini. Berdasarkan laporan www.metrotvnews.com, Wakil Ketua Komisi I DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Tubagus Hasanuddin menyatakan, Departeman Komunikasi dan Informatika belum siap. Gedung untuk lembaga KIP pun juga belum ada.

Apa sebenarnya isi dengan UU KIP? Berikut adalah risalah dari UU KIP yang dipasang di atas, berdasarkan materi workshop tentang UU KIP yang diselenggarakan di Bandung, oleh Tim dari Depkominfo. Tidak semua butir  ditampilkan di sini.

Daftar Isi UU KIP

TERDIRI DARI 14 BAB DAN  64 PASAL:

BAB  1 :  KETENTUAN UMUM

BAB 2 :  ASAS DAN TUJUAN

BAB 3 :  HAK DAN KEWAJIBAN  PENGGUNA IP DAN  HAK DAN KEWAJIBAN BADAN PUBLIK

BAB 4 :  INFORMASI YG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN

BAB 5 :  INFORMASI  YANG DIKECUALIKAN

BAB 6 :  MEKANISME MEMPEROLEH INFORMASI

BAB 7 :  KOMISI INFORMASI

BAB 8 :  KEBERATAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI KOMISI INFORMASI

BAB 9 :  HUKUM ACARA KOMISI

BAB 10 :  GUGATAN KE PENGADILAN DAN KASASI

BAB 11 :  KETENTUAN PIDANA

BAB 12 :  KETENTUAN LAIN-LAIN

BAB 13 : KETENTUAN PERALIHAN

BAB 14 :  KETENTUAN PENUTUP

Kebijakan Dasar

PASAL 28F UUD 1945 (yang diamandemen)

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi utk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak utk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Dampak Positif (yang diharapkan)

  • Transparansi dan akuntabilitas badan-badan publik;
  • Akselerasi pemberantasan KKN;
  • Optimalisasi  perlindungan hak-hak masyarakat terhadap pelayanan publik;
  • Persaingan usaha secara sehat
  • Terciptanya  kepemerintahan  yang  baik dan
  • Tata kelola badan-badan publik;
  • Akselerasi demokratisasi;

Definisi Badan Publik

Badan publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN – APBD, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN – APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau sumber luar negeri.

Hak dan Kewajiban

Hak Pemohon Informasi Publik

  1. Memperoleh informasi
  2. Melihat dan mengetahui info. publik,  Menghadiri pertemuan publik, Mendapatkan salinan informasi
  3. Menyebarluaskan informasi
  4. Mengajukan permintaan disertai alasan
  5. Mengajukan gugatan hak pemohon informasi publik.

Kewajiban Pengguna Informasi Publik

  1. Menggunakan informasi publik  sesuai dgn peraturan per UU.
  2. Mencantumkan sumber informasi  publik, baik utk kepentingan sendiri maupun utk kepemaupun utk keperluan publikasi.

Hak Badan Publik

  1. Menolak memberikan informasi  publik yg dikecualikan.
  2. Menolak permintaan informasi yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.(penolakan harus disertai dengan alasan yang jelas)

Kewajiban badan publik

  1. Menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan  Informasi publik yg berada dibawah kewenangannya.
  2. Menyediakan info publik yg akurat, benar, dan tdk  menyesatkan
  3. Membangun dan mengembangkan sistem informasi  dan dokumentasi utk mengelola informasi publik  secara baik, efisien sehingga dpt diakses secara  mudah;
  4. Membuat pertimbangan secara tertulis setiap  kebijakan yg diambil ( pertimbangan politik, ekonomi,  sosial, budaya, pertahanan dan keamanan negara );
  5. Dapat memanfaatkan sarana dan media baik elektronik maupun non elektronikmaupun non elektronik.

Jenis‐jenis informasi

  1. Informasi yang wajib disediakan dan  diumumkan secara berkala;
  2. Informasi yang wajib diumumkan  secara serta merta;
  3. Informasi yang wajib tersedia setiap saat;
  4. Informasi yang dikecualikan;
  5. Informasi yang diperoleh  berdasarkan permintaan.

Dampak paling terasa dalam UU KIP ini adalah bagaimana lembaga/badan publik seperti yang dimaksud dalam UU itu, benar-benar “ditelanjangi”. Masyarakat kini punya “kuasa” untuk meminta pertanggungjawaban publik, dan jika badan publik tersebut menolak, sehingga menimbulkan konflik, barulah Komisi Informasi berperan untuk memediasi konflik tersebut.

Lebih lanjut, silakan periksa dokumen UU KIP di atas, atau langsung akses ke dokumen dalam jaringan di Scribd.com.

From → Aturan & UU

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: