Skip to content

Editorial: UU Keterbukaan Informasi Publik

May 26, 2010

Sumber: Editorial banjarmasinpost.co.id | 25 Mei 2010

DI tengah gencarnya berita berbagai persoalan hukum, politik hingga perseteruan antarelite pemerintahan di negeri ini, muncul secercah harapan akan penyelenggaraan negara dan badan publik. Harapan itu seiring dengan pemberlakuan UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) mulai 1 Mei 2010 lalu.

Semangat mendasar dari UU itu sesungguhnya adalah pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik, melalui hak publik atas informasi.  Dalam Pasal 1 ayat 2, secara eksplisit disebutkan, yang dimaksud informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara serta penyelenggaraan negara atau badan publik.

Di ayat 3 dijelaskan lebih lanjut, bahwa badan publik dimaksud adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara. Sebagian atau seluruh dana badan publik tersebut bersumber dari APBN, APBD, sumbangan masyarakat atau luar negeri. Dengan diberlakukannya UU KIP, tak ada lagi alasan bagi pejabat di lembaga pemerintahan untuk melarang masyarakat mengakses data atau dokumen publik yang dibutuhkan.

Selama ini, lembaga seperti dispenda, disdik, dinkes, pajak, DPRD, pengadilan atau SKPD yang berkaitan pelayanan publik, begitu ‘tertutup’ dan cenderung menghindar ketika masyarakat mau meminta informasi atau dokumen publik. Bila ada orang yang vokal mengkritisi kebijakan pemerintah, langsung dituding suka main tuduh dan aksesnya langsung ditutup.

Ada semacam ketakutan di kalangan pejabat tertentu untuk membuka informasi publik di lembaganya. Ketakutan itu mungkin karena takut borok di lembaganya terbongkar, atau bisa juga karena ingin menutup-nutupi sesuatu dari mata publik.

Ketika wartawan BPost mau meminta data tentang nama-nama perusahaan penunggak pajak di Kalsel serta besar tunggakkannya, terpaksa pulang dengan tangan hampa. Data yang penting untuk membongkar mafia perpajakan itu dilindungi dengan berbagai alasan yang tidak jelas. Selain dipingpong, petugas pajak yang ditemui beralasan, dokumen itu harus seizin pimpinan dan lain sebagainya.

Itu hanya satu contoh. Persoalan yang sama terjadi di berbagai lembaga publik. Coba tanya saja soal penggunaan dana BOS di sekolah, dana kesehatan masyarakat, atau program Alkes di dinkes, dokumen APBD di DPRD, perda di pemkot atau menanyakan hasil persidangan, hasil banding atau kasasi di lembaga peradilan, jawabanya serupa tapi tak sama. Informasi publik seperti terkunci di lemari besi.

Dengan resmi diberlakukannya UU KIP, tak menjadi alasan bagi pengunduran implementasinya. Mengingat, sejak diundangkan pada 2008, UU No 14 Tahun 2008 sudah dua tahun ‘tertidur’ menunggu kesiapan badan publik termasuk sosialisasinya.

Secara langsung maupun tidak, UU tersebut telah mendorong rakyat menjadi ‘pengawas’ kekuasan agar berperan aktif dan kritis terhadap penyelenggaraan negara. Rakyat punya perlindungan hukum untuk mendapatkan suatu informasi. Bagi badan publik agar tak menutup-nutupi informasi diancam sanksi pidana dan atau denda.

Melalui peran serta aktif masyarakat, diharapkan terjadi praktik penyelenggaraan negara yang transparan, bertanggung jawab dan demokratis. Dengan demikian tercipta tradisi berbangsa dan bernegara yang disebut good governance (tata kelola pemerintahan yang baik).

From → Kliping

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: