Skip to content

UU-KIP: Pemkot Wajib Terbuka Soal Pengelolaan Pajak

August 13, 2010

Sumber: Kompas – Jawa Barat.

Bandung, Kompas – Pemerintah Kota Bandung wajib menerapkan keterbukaan pengelolaan pajak. Keharusan itu sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Keterbukaan diperlukan karena pengetahuan masyarakat sebagai pembayar pajak terhadap penggunaan dana itu sangat minim.

Ketua Badan Pengurus Pusat Pengembangan Informasi Publik (P2iP) M Suryawijaya di Bandung, Senin (9/8), mengatakan, berdasarkan UU Keterbukaan Informasi Publik, pemerintah daerah sudah harus siap dimintai data tentang pengelolaan pajak sejak 1 Mei 2010.

Sebagai upaya mengetahui kesiapan Pemkot, P2iP telah menyampaikan surat kepada Sekretaris Daerah Kota Bandung Edi Siswadi, Senin. Surat itu berisi permintaan data mengenai dokumen peraturan daerah Kota Bandung tentang pajak dan retribusi daerah.

“Kami juga meminta data potensi, target, dan realisasi perolehan pajak serta retribusi sektor-sektor tersebut selama 2005-2009,” ujar Suryawijaya.

Sesuai UU Keterbukaan Informasi Publik, Sekda Kota Bandung punya waktu 10 hari dan masa perpanjangan hingga tujuh hari. Jika tidak ada respons, P2iP akan melapor kepada Wali Kota Bandung Dada Rosada. Selanjutnya, Wali Kota punya waktu 30 hari untuk memberikan tanggapan.

“Kalau tidak diindahkan, kami akan melapor kepada Komisi Informasi Pusat karena informasi yang diminta tak disediakan,” kata Suryawijaya.

Harus setiap saat

Anggota Badan Pengurus P2iP, Dan Satriana, menyatakan, Pemkot harus setiap saat bisa menyediakan informasi mengenai pengelolaan pajak. “Banyak masyarakat tidak tahu apakah pajak digunakan dengan benar. Maka, kami ingin tahu, efisien atau tidak penggunaannya,” katanya.

Bila sudah didapatkan, informasi pengelolaan pajak dari Pemkot akan disosialisasikan, misalnya, kepada mahasiswa melalui internet dan komunitas sosial. “Nanti masyarakat bisa menghitung, mungkin saja pajak bisa untuk memperbaiki penerangan umum, jalan, dan drainase,” ujarnya.

Menurut Ketua Taxation Advocacy Group Dedy Haryadi, masyarakat sebagai pembayar pajak berhak tahu bentuk penggunaan uang itu. “Penggunaan pajak harus diawasi karena rawan kebocoran, tak hanya pada bagian pendapatan, tetapi juga belanja,” ujar Dedi. (bay)

From → Kliping

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: