Skip to content

Press Release: Keberatan karena Permohonan Informasi Tidak Ditanggapi

October 4, 2010

PRESS RELEASE

Pusat Pengembangan Informasi telah menyampaikan surat mengenai permohonan mendapatkan informasi kepada Pemeirntah Kota Bandung. Informasi yang diminta adalah informasi mengenai:

  1. Semua Peraturan daerah Kota Bandung terkait pajak dan retribusi sebagai implementasi dari Undang-undang Republik Indonesia No 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah
  2. Data mengenai potensi jenis pajak di Kota Bandung yang sesuai dengan ayat 2 Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia No 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah
  3. Data mengenai realisasi pendapatan Pemerintah Kota Bandung dari jenis pajak yang sesuai dengan ayat 2 Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia No 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah periode Tahun anggaran 2007-2009.

Tujuan penggunaan informasi tersebut adalah sebagai bahan bagi warga Kota Bandung untuk menilai efektivitas pengelolaan potensi jensi pajak oleh pemerintah Kota Bandung.

Surat yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Kota Bandung tersebut telah diterima oleh Sub Bag Administrasi & Sanditel Kota Bandung pada tanggal 9-8-2010. Berdasarkan Pasal 22 UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan. Waktu pemberitahuan dapat diperpanjang paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis. Namun sampai hari ini kami belum mendapatkan pemberitahuan terhadap permohonan informasi tersebut.

Oleh karena itu pada tanggal 20 September 2010 kami kembali mengirimkan surat untuk mengajukan keberatan kepada Walikota sebagai atasan Pejabat Pengelola Informasi seperti diatur pada Pasal 35 UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Alasan kami mngajukan keberatan adalah tidak ditanggapinya permintaan informasi.

Berdasarkan UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, tanggapan atas keberatan yang diajukan wajib diberikan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.

Jika dalam kurun waktu tersebut Walikota Bandung tidak memberikan tanggapan atau memberikan tanggapan yang tidak mamuaskan kami, Pusat Pengembangan Informasi Publik akan menggunakan hak kami untuk mengajukan penyelesaian sengketa kepada Komisi Informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 37 UU UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Kami berharap pemerintah Kota Bandung memberikan contoh kepada bedan publik lain, khususnya yang berada di Kota Bandung maupun Jawa Barat dengan menunjukkan kesiapan pejabat dan badan publik dalam menerima dan menanggapi permintaan informasi yang menjadi hak publik.

Kami juga berharap upaya kami untuk mengikuti prosedur yang diatur dalam undang-undang mengenai keterbukaan informasi dapat menjadi pembelajaran bagi masyarakat yang menggunakan hak mereka mendapatkan informasi publik.

Peraturan perundangan yang ada tidak saja menjamin hak masyarakat untuk mendapatkan informasi publik, juga memberikan kewajiban dan prosedur yang harus diikuti masyarakat dalam menggunakan hak memperoleh informasi publik.

M. Suryawijaya
Ketua Badan Pengurus

From → Press Release

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: