Skip to content

P2IP Pelajari Laporan Potensi Pajak Kota Bandung

October 5, 2010

Pikiran Rakyat, Kamis, 30/09/2010 – 16:39

BANDUNG, (PRLM).- Pusat Pengembangan Informasi Publik (P2IP) akan mempelajari laporan potensi pajak Kota Bandung yang didapatkan dari Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung, Bulgan Alamin, pada Selasa (28/9) lalu. Selain akan mempelajari laporan potensi pajak Kota Bandung, P2IP juga akan memeriksa salinan daftar realisasi dan penerimaan pajak-pajak Daerah Kota Bandung dari Tahun Anggaran 2005 hingga 2009.

Demikian yang diungkapkan Ketua P2IP, M. Suryawijaya, saat jumpa pers di Gedung Indonesia Menggugat (GIM), Kota Bandung, Kamis (30/9). Menurut dia, pemberian dan tanggapan informasi publik ini oleh Pemkot Bandung merupakan momentum yang baik. “Pemkot Bandung dapat menggunakan kejadian ini sebagai pijakan dalam meningkatkan kualitas pengelolaan, penyediaan, dan pemberian informasi publik kepada masyarakat,” katanya.

P2IP, lanjut dia, akan mempelajari laporan yang sudah mereka dapat. “Kita akan mengundang teman-teman yang ahli di bidang keuangan untuk duduk bersama membahas laporan tersebut,” ungkapnya.

Rencananya, pada Jumat (1/10), P2IP akan mengadakan pertemuan dengan para pakar untuk mendiskusikan petensi pajak daerah Kota Bandung serta salinan daftar realisasi dan penerimaan pajak Kota Bandung dari TA 2005 hingga 2009. Dia menambahkan, pertemuan itu bertujuan untuk mengetahui apakah ada indikasi tindak pidana korupsi saat mengelola pajak daerah.

“Pada salinan daftar realisasi tersebut, terdata bahwa hingga Juli 2010, Kota Bandung memperoleh total pendapatan dari pajak hingga Rp 290,264,385,266 miliar. Dan, pendapatan pajak terbesar Kota Bandung diperoleh dari Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp 88 miliar,” katanya.

Suryawijaya menambahkan, P2IP juga akan mendorong Pemkot Bandung untuk segera mengangkat Pejabat Pengelola Informasi Publik (PPID), yang langsung di kepalai oleh masing-masing sekretaris daerah kabupaten/kota. “ PPID ini nantinya, sebagai standar prosedur operasional layanan unformasi pulik, dan membangun system informasi dan dokumentasi informasi secara baik dan efisien,” katanya.

Menurut dia, PPID mempunyai topoksi sendiri dengan Dinas Komunikasi dan Informatika. “ Informasi yang dikelola oleh PPID bukan hanya informasi biasa, melainkan informasi apa saja yang dikecualikan berdasarkan UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,” tuturnya.

Dia berharap, Pemkot Bandung dapat memberikan contoh kepada badan publik lain baik yang berada di Kota Bandung maupun di Jawa Barat. “ Yakni, dengan menunjukkan kesiapan pejabat dan badan public dalam menerima serta menanggapi permintaan informasi yang menjadi hak publik,” katanya. (A-194/das)***

From → Aksi, Kliping

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: