Skip to content

Masyarakat Berhak Memperoleh Informasi Ini!

December 16, 2010

JAKARTA, KOMPAS.com: Anda Berhak Memperoleh Informasi Ini! | Kamis, 4 November 2010

Anda pernah begitu penasaran dengan jumlah alokasi anggaran pendidikan di daerah Anda? Bagaimana ketentuan program bantuan dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) serta bagaimana cara untuk mendapatkan bantuan dana pendidikan?

Atau tentang bantuan kesehatan apa saja yang seharusnya berhak diperoleh masyarakat serta cara mendapatkan Askeskin dan Jamkesmas? Atau paling tidak seperti apa standar pelayanan minimum di bidang kesehatan?

Jangan patah semangat. Sebagai warga negara, Anda berhak memperoleh semua informasi tersebut. Bahkan, hingga jumlah alokasi pembangunan jalan di kawasan tempat tinggal Anda hingga kapan kiranya waktu pemasangan alat penerangan jalan di situ. Semua pertanyaan ini adalah informasi publik.

“Masyarakat memiliki hak untuk memperoleh informasi publik,” kata Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP) Ahmad Alamsyah Saragih dalam diskusi ‘Informasi Migas untuk Siapa?’ di Hotel Sofyan, Kamis (4/11/2010).

Hak Anda sebagai warga negara untuk memperoleh keterbukaan informasi dijamin oleh UUD 1945, tepatnya Pasal 28F serta diperkuat dengan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Namun, untuk memperoleh haknya ini pun, warga negara harus mengikuti tata cara tersendiri sesuai UU KIP.

Anda bisa memulainya dengan menulis surat permintaan informasi atau menyampaikannya saja secara lisan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Data (PPID) di badan publik yang Anda tuju.

Setelah itu, Anda harus memastikan PPID memberikan tanda bukti penerimaan permintaan informasi beserta nomor pendaftarannya. Maksimal sepuluh hari setelahnya, badan publik yang Anda tuju wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Anda.

Namun, dapat juga diperpanjang juga menjadi 17 hari kerja. Pemberitahuan tertulis bisa berisi apakah informasi yang Anda minta ternyata tidak di bawah penguasaannya, permintaan diterima atau ditolak, materi informasi akan diberikan, atau permintaan dirujuk ke badan publik lain.

Selama informasi hanya berkaitan dengan badan publik baik struktur maupun organisasi, kegiatan atau kinerjanya, laporan keuangan serta proses pengambilan keputusannya, Anda berhak memperoleh informasi tersebut. Anda juga berhak atas informasi putusan peradilan, ketetapan dan keputusan atau peraturan dan sejenisnya dari lembaga penegak hukum, surat perintah penghentian penyidikan atau penuntutan, rencana pengeluaran dan laporan keuangan tahunan lembaga penegak hukum, laporan hasil pengembalian uang hasil korupsi diperbolehkan untuk diakses.

Namun, ada informasi yang memang dikecualikan untuk diakses publik, antara lain informasi yang apabila dibuka dapat menghambat proses penegakan hukum, dapat menganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat, dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia dan ketahanan ekonomi nasional atau dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri.

Informasi yang berisi fakta otentik dan rahasia yang bersifat pribadi atau wasiat, seperti riwayat hidup dan keluarga, aset dan rekening kecuali ada persetujuan si pemilik, atau memorandum bersifat rahasia juga ‘haram’ untuk dibuka ke publik.

From → Kliping

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: