Skip to content

Parameter Keberhasilan Implementasi UU KIP

January 2, 2011

Ombudsman RI | Tuesday, 20 April 2010 10:14 | Repost dari kominfonewscenter.com

Jakarta 20/4/2010 (Kominfonewscenter) – Parameter yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan implementasi UU KIP (Keterbukaan Informasi Publik) No.14/2008 harus merujuk pada tujuan dari UU KIP itu sendiri.

Pelaksana Bidang Infokom (Informasi dan Komunikasi) Ombudsman Patnuaji A Indrarto, SS di Jakarta, Selasa (20/4), mengemukakan bila merujuk pada ketetapan tujuan UU KIP seperti diatur Pasal 3, implementasi UU KIP dikatakan berhasil jika warga negara betul-betul mendapatkan haknya untuk mengetahui rencana, program, dan proses pengambilan kebijakan dan keputusan publik beserta alasannya;

Parameter keberhasilan lainnya menurut Aji adalah masyarakat aktif berpartisipasi dalam proses pengambilan kebijakan publik dan masyarakat berperan aktif turut mendorong terwujudnya badan publik yang baik.

Selain itu terwujudnya penyelenggaraan negara yang baik, transparan, efektif dan efisien serta akuntabel serta masyarakat mengetahui alasan pengambilan kebijakan yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak.

“Juga meningkatnya pengetahuan dan kecerdasan masyarakat dan atau meningkatnya kualitas pelayanan informasi oleh badan-badan publik,” kata Aji.

Ia mengatakan fungsi menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya tidak hanya melekat pada Komisi Informasi.

Semua pihak yang menjadi objek hukum dalam suatu UU pada dasarnya mempunyai tanggungjawab untuk menjalankan UU itu sendiri beserta peraturan turunannya.

Dalam konteks UU KIP, badan-badan publik sesungguhnya juga berperan menjalankan UU ini dengan cara menyediakan layanan informasi publik dan melakukan semua kewajiban yang diatur di dalamnya.

Pengaturan fungsi Komisi Informasi secara spesifik tersebut lebih dimaksudkan untuk menonjolkan betapa pentingnya Komisi Informasi dalam memastikan berjalannya UU KIP.

“Dapat dikatakan bahwa Komisi Informasi mempunyai posisi sangat penting dalam menentukan berjalan atau tidaknya implementasi UU KIP,” kata Aji. (mnr) (sumber: kominfonewscenter.com, 20-4-2010)

 

From → Referensi

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: