Skip to content

Sekolah Dituntut Memberikan Akses Informasi Publik

January 8, 2011

Pikiran Rakyat, SABTU, 08/01/2011

BANDUNG, (PRLM).- Sekolah dituntut untuk menjadi salah satu tempat mengakses informasi publik sebagai bentuk pelayanan pendidikan bagi masyarakat. Salah satu informasi yang seharusnya mudah untuk diakses adalah terkait anggaran. Ketua Lembaga Advokasi Pendidikan Dan Satriana mengatakan, sudah menjadi rahasia umum, masyarakat seringkali mengalami kesulitan dalam mengakses informasi mengenai anggaran di sekolah.

Dan mengungkapkan, dengan beralihnya pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) kepada pemerintah kota/ kabupaten, seharusnya akses untuk mendapat infromasi makin terbuka. Menurut Dan, kebijakan baru ini membuat ruang pengawasan oleh masyarakat menjadi lebih luas dan jarak komunikasi dengan pengambil keputusan semakin pendek.

“Tidak ada standar yang baku sebagai pegangan bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi pengelolaan anggaran di sekolah. Banyak sekolah yang hanya mengumumkan ringkasan besar mengenai besaran dan pengeluaran anggaran dalam satu lembar kertas saja. Itupun seringkali tidak dapat diklarifikasi dan ditunjang dokumen pendukung,” tutur Dan yang dihubungi, Jumat (7/1).

Dan menjelaskan, masyarakat harus mendapat kepastian untuk memperoleh hak informasi terhadap pengelolaan anggaran sekolah. Informasi tersebut merupakan bahan awal yang objektif untuk melakukan pengawasan pengelolaan anggaran di sekolah. Termasuk bahan laporan jika dicurigai ada penyimpangan dalam penggunaan dana BOS.

“Selama ini sekolah cenderung memberikan informasi kepada pengawas internal saja. Padahal berdasarkan Undang-undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sekolah merupakan salah satu badan publik yang harus secara aktif mengumumkan dan menyediakan informasi publik yang diminta masyarakat,” ungkap Dan.

Menurut Dan, sekolah dan instansi terkait pendidikan harus segera memperbaiki struktur dan kultur pelayanan publik yang berorientasi pada keterbukaan informasi. Tidak hanya sekadar menyediakan petugas yang lebih baik dalam mengelola informasi dan dokumentasi, tapi yang paling penting sebuah badan publik adalah merubah kebiasaan yang cenderung tertutup selama ini.

Keterbukaan informasi di sektor pendidikan tidak saja berhenti sebagai bahan pengawasan masyarakat. Lebih luas lagi, keterbukaan informasi menjadi lebih bermakna jika badan publik pengelola dan penyelenggara pendidikan menjadikan pengelolaan keterbukaan informasi publik ini sebagai awal dari perubahan orientasi pelayanan publik yang transparan dan akuntabel.

“Keterbukaan informasi ini menjadi bermakna jika masyarakat memanfaatkannya untuk meningkatkan partisipasi dalam pengambilan keputusan publik,” ujarnya. (A-187/das)***

From → Kliping

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: