Skip to content

Seri Jalur Baru Buka Rekening Gendut

February 2, 2011

Seri artikel dari Detik.com tentang peran Komisi Informasi Pusat, dan UU KIP dalam melawan Korupsi di Indonesia.

Pertaruhan Komisi Informasi dalam Kasus Rekening Gendut (1)

Harapan bahwa Kapolri Jenderal Timur Pradopo akan menuntaskan kasus rekening gendut sejumlah perwira polisi, tak kesampaian. Timur menegaskan, bahwa kasus itu sudah selesai, sebagaimana pernah dijelaskan oleh pendahulunya, Kapolri Jenderal Bambang Hedarsono Danuri.

Pihak Pusat Pelaporan dan Analisis Transkasi Keuangan (PPATK) yang menyerahkan sejumlah rekening perwira polisi yang mencurigakan itu, juga tidak kaget. Sebab, sudah lama Mabes Polri menyatakan sikap itu.
Meskipun demikian, masyarakat yang masih penasaran dengan keberadaan rekening gendut tersebut, kini memiliki kesempatan lagi untuk membuka tabir rekening gendut itu: siapa nama pemiliknya dan berapa besar jumlahnya.
Kesempatan membuka aib para jenderal polisi ini bisa dilakukan setelah berlakunya UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Kesempatan inilah yang tidak disia-siakan oleh Indonesian Corruption Watch atau ICW. Lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang  antikorupsi itu menggugat Mabes Polri ke Komisi Informasi Pusat (KIP).

Rekening Dianggap Wajar, Tapi Hanya Penyelidik yang Tahu (2)

Meski berulang kali ditanya, baru kali ini Mabes Polri menunjukkan sikap jelasnya atas pengusutan rekening gendut sejumlah jenderalnya. Dalam jumpa pers akhir, Kapolri Jenderal Pol Timur Pradopo menyatakan kasus rekening gendut sejumlah perwira polisi telah selesai alias ditutup.

Pernyataan itu cukup mengagetkan, khususnya bagi mereka yang percaya bahwa Timur akan membawa angin perubahan dalam tubuh Polri. Tapi tidak bagi aktivis ICW. Sebab lembaga ini sudah berulang kali berkirim surat ke Mabes Polri menanyakan hasil penelitian terhadap rekening gendut. Namun hasilnya selalu nihil.

Jalan Panjang Membuka Aib Jenderal (3)

Sejumlah nama jenderal polisi yang diduga memiliki rekening gendut sudah beredar di masyarakat. Tapi hingga kini polisi belum juga mau mengungkap siapa nama para jenderal yang rekeningnya pernah dilaporkan PPATK ke Mabes Polri.

Sikap tertutup itu membuat ICW menggugat Mabes Polri ke Komisi Informasi Pusat (KIP), dengan dalih polisi sengaja menutupi informasi rekening sejumlah jenderal yang diduga tidak wajar. Tetapi untuk sampai tahap itu, ICW harus menempuh berbagai langkah prosedural.

Komisi Informasi, Barisan Baru Lawan Korupsi (4 – habis)

Jakarta – Komisi Informasi mempunyai fungsi strategis dalam mencegah korupsi. Pejabat publik tidak bisa berkilah lagi soal informasi publik, penggunaan dana negara. Namun putusannya masih bisa dibanding di lembaga peradilan.

Karena perannya yang demikian itulah, maka KIP bisa dimasukkan sebagai lembaga baru yang akan memiliki peran penting dalam memerangi atau setidaknya mencegah korupsi. Sebab secara umum, tindakan koruptif terjadi karena lembaga publik selama ini bisa dengan leluasa untuk menutup-nutupi informasi dengan berbagai dalih.

Selengkapnya dapat dilihat pada link di masing-masing judul artikel.

 

From → Kliping

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: