Skip to content

Guru yang Dimutasi itu Telah Kembali

March 17, 2011

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan, setiap badan publik wajib mengumumkan informasi publik secara berkala. Karena itu, Kepala sekolah yang dengan sengaja tidak mau memberikan laporan keuangan sekolah dapat dipidanakan karena melanggar undang-undang.

Sekolah merupakan badan publik, yang seluruh atau sebagian sumber keuangannya berasal dari APBN, APBD dan sumbangan masyarakat sehingga harus diawasi penggunaannya agar tidak terjadi penyalahgunaan. Dengan keterbukaan informasi dalam pengelolaan keuangan sekolah, semua pihak dapat mengontrol program dan kebijakan yang dibuat pihak sekolah.

Tetapi di Purwakarta, terjadi intimidasi terhadap guru dan orangtua murid yang kritis mempertanyakan pengelolaan keuangan sekolah. Sebanyak 12 guru SMAN Rintisan Sekolah Berstandar Internasional (RSBI) 1 Purwakarta, Jawa Barat, mengalami mutasi massal secara sewenang-wenang, diduga kuat karena mengkritisi pengelolaan uang dana sumbangan pendidikan (DSP) yang diberikan oleh para orangtua murid. Mereka adalah Amin Muchsin Fauzi, Lilis Yani Sugiati, Widi, Cucu, Komariah, Masmiati, Parsinah, Tuti, Atun Syamsiah, Ali Nurdin, Cecep dan Nunung Nurlaela. Mereka menuntut laporan pertanggungjawaban sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 53/2010 tentang Disiplin PNS.

Tuntutan ini berawal saat guru-guru SMAN I Purwakarta diminta membuat program pengajaran tahun ajaran 2010 pada rapat kerja di Bogor, Juli 2009. Namun karena berhubungan dengan anggaran, para guru kemudian mempertanyakan ketersediaan anggaran sekolah. Kepala sekolah menyampaikan hanya ada anggaran sejumlah Rp 800 juta.

Penjelasan ini memunculkan pertanyaan bagi para guru. Apalagi tidak lama setelah itu, Wakasek Litbang memberikan data bahwa uang orangtua sebenarnya mencapai Rp 1,2 miliar. Isu menjadi berkembang, sampai akhirnya para guru membuat surat pernyataan mosi tidak percaya kepada Dinas Pendidikan pada 13 Agustus 2009. Dari 63 guru, 58 guru ikut menandatangani mosi tersebut.

Tetapi mosi ini tidak ditindaklanjuti. Akhirnya para guru melakukan mogok massal bertepatan dengan mulainya tahun ajaran baru sekitar Juli 2010. Tetapi bukannya disikapi serius, para guru malah dimutasi pada Agustus 2010. Ironisnya, usulan mutasi justru muncul saat mengajukan aspirasi ke Dewan Pendidikan Kabupaten Purwakarta. Institusi tersebut mendorong Pemkab Purwakarta segera memutasikan para guru itu. Ketua Dewan Pendidikan, Suherman Saleh, bahkan menjuluki para guru itu sebagai penjahat pendidikan.

Akhirnya, 12 guru tersebut dimutasi  dari tempat mengajarnya, dipindah ke sekolah-sekolah di tempat terpencil. Para guru pun mengadukan nasibnya ke Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta, Sekretaris Daerah Purwakarta, Bupati Purwakarta, dan DPRD Purwakarta. Namun, pihak-pihak tersebut terkesan tidak peduli dan malah menyalahkan ke-12 guru tersebut. Sementara Kadisdik dan Sekda mengaku tidak tahu soal mutasi. Padahal dalam SPK itu ada tandatangan Sekda. Bupati juga tidak banyak membantu.

Mereka lalu juga mengadu ke DPRD Provinsi Jawa Barat, yang diterima Ketua Komisi E. Mereka mengadukan mutasi yang dianggap sebagai buntut dari pertanyaan kritis mereka terhadap penggelapan dana sumbangan pendidikan (DSP) tersebut.

Setelah melalui proses panjang, akhirnya kemarin, 16 Maret 2011, guru-guru tersebut dikembalikan ke tempat asalnya, di SMAN Rintisan Sekolah Berstandar Internasional (RSBI) 1 Purwakarta. Hari ini, 17 Maret 2011, dilangsungkan konferensi pers mengenai kasus ini. Keberhasilan ini tak terlepas dari kerjasama berbagai elemen masyarakat; mahasiswa, NGO, lembaga Ombudsman, dan para anggota dewan yang masih peduli dengan pendidikan.

Dunia pendidikan, adalah dunia bergelimang uang. Seperti yang kita tahu, 20% APBN/APBD harus dialokasikan untuk pendidikan. Sri Mulyani Indrawati, semasa menjabat Menteri Keuangan, dalam notulensi pada saat sidang di MK mengenai alokasi 20% anggaran untuk pendidikan, memang sempat menyampaikan, bahwa persoalannya bukan pada jumlah anggaran, tetapi bagaimana membelanjakannya secara tepat. Untuk pernyataan itu, saya setuju dengan SMI.

Keanehan bisa dilihat jelas dari jumlah pungutan kepada orang tua masih juga besar, sehingga pengelolaan uang pendidikan yang sedemikian besarnya patut selalu dipertanyakan. UU KIP memberi peluang yang sangat besar kepada masyarakat luas, bukan cuma para guru, untuk menuntut transparansi pengelolaan anggaran pendidikan. Tetapi kasus intimidasi seperti yang terjadi di Purwakarta, menunjukkan bahwa Mafia Pendidikan masih jauh lebih kuat. Kuat, bukan berarti tidak bisa dilawan.

From → Aksi

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: