Skip to content

Pemkot Harus Serahkan Semua Dokumen Luxton

March 25, 2011

BANDUNG, (PR).- http://www.bataviase.co.id/node/565386

Pemkot Bandung diwajibkan memberikan semua dokumen terkait izin pembangunan Hotel Luxton. Semua dokumen itu harus diberikan kepada warga Jalan Geusan Liun yang menggugat pemberian izin pembangunan hotel tersebut.

Keputusan itu merupakan hasil dari sengketa informasi antara warga Jalan Geusan Ulun dan LBH (Lembaga Bantuan Hukum) Bandung sebagai kuasa hukumnya, melawan Pemkot Bandung, yang dibawa pada Komisi Informasi Pusat (KIP). Sengketa berawal dari permintaan warga dan LBH atas dokumen perizinan Hotel Luxton pada Pemkot Bandung, 23 September 2003 lalu.

Namun; permintaan itu tidak ditanggapi. Bahkan, nota keberatan warga yang disampaikan melalui LBH Bandung pada 27 Oktober 2010 juga tidak ditanggapi. Akhirnya, pada 13 Desember “2010. warga Jalan Geusan Ulun mengajukan per-soalaji itu pada KIP. KIP menindaklanjuti pengadilan itu dengan memfasilitasi mediasi antara warga dengan Pemkot Bandung pada 21 Januari 2011.

Pada mediasi 9 Februari 2011, pemkot bersedia untuk memberikan dokumen yangdiminta warga. Oleh karena.itu, Pemkot Bandung wajib memberikan semua dokumen yang diminta dalam waktu tujuh hari setelah kesepakatan ditandatangani

Tang kami minta adalah SK IMB Hotel Luxton dan SK IMB pengembangan Hotel Luxton. beserta dokumen-dokumen pendukungnya,” kata Kepala Divisi Advokasi LBH Bandung Arip Yogiawan, Kamis (10/2). Menurut Arip, munculnya sengketa informasi itu berawal dari Pemkot Bandung yang tak memahami secara utuh pentingnya keterbukaan informasi publik.

Dokumen yang diminta -arga selanjutnya akan digunakan sebagai bahan di dalam gugatan warga Jalan Geusan Ulun pada Pemkot Bandung dan Hotel Luxton. Saat ini, sidang gugatan itu sedang berjalan di PTUN Bandung, dan sudah masuk dalam tahap sidang jawaban tergugat atas gugatan jenggugat

Kasus ini berawal dari gugatan warga atas terbitnya izin pembangunan Hotel Luxton karena menganggap pembangunan hotel itu bertentangan dengan RTRW Kota Bandung, dan terjadi pelanggaran atas hak-hak warga. (A-132)**

From → Kliping

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: