Skip to content

Benda Apakah Kontrak Karya Pertambangan?

September 22, 2011

Benda apakah “Kontrak Karya Pertambangan” sampai bisa membebaskan perusahaan asing mengeruk kekayaan mineral dari bumi pertiwi bertahun-tahun? Berapa ribu triliun rupiah yang sudah dibawa pulang mereka? Kenapa KPC yang tergabung dalam perusahaan grup Bakrie bisa mengemplang pajak triliunan rupiah dan bebas begitu saja? Masih banyak pertanyaan yang muncul apabila kita membicarakan soal pertambangan baik itu batubara, emas, tembaga, nikel dan kekayaan mineral lainnya yang terkandung dihamparan tanah Indonesia. Sejak berdirinya Orde Baru sampai pemerintahan SBY saat ini seolah tidak berdaya dan tersandera oleh Kontrak Karya Pertambangan.

Tidak banyak orang yang tahu perihal Kontrak Karya Pertambangan ini, padahal selayaknya pemerintahan yang transparan dan akuntabel informasi mengenai Kontrak Karya Pertambangan ini harus diketahui oleh publik. Supaya masyarakat bisa turut serta menilai untung-ruginya usaha-usaha di bidang pertambangan selama ini. Oleh karena itu Pusat Pengembangan Informasi Publik (P2IP) mengajukan permohonan informasi kepada Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (Kementrian ESDM) mengenai:

  1. Daftar kontrak karya pertambangan, minyak dan gas bumi yang beroperasi di Indonesia.

  2. Salinan Kontrak Karya Pertambangan antara pemerintah dengan (1) PT. Freeport Indonesia, (2) PT. Kalimantan Timur Prima Coal (KPC), (3) PT. Newmont Corporation, (4) PT. Chevron Pacific Indonesia.

Atas dasar UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 11, informasi mengenai perjanjian badan publik dengan pihak ketiga tersebut termasuk informasi yang wajib tersedia setiap saat. Kami sudah mengajukan surat permohonan ini pada tanggal 14 Maret 2011, tetapi tidak ada tanggapan sama sekali dari Kementrian ESDM, begitu juga keberatan yang kami ajukan kepada Menteri ESDM tidak diindahkan. Karena hal diatas kami mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Pusat (KI Pusat) sebagai lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan perkara ini pada tanggal 31 Mei 2011.

Penyelesaian sengketa informasi ini diawali dengan tahapan mediasi antara P2IP sebagai pemohon dengan Kementrian ESDM sebagai termohon pada hari Jum’at, tanggal 23 September 2011 di Sekretariat KI Pusat, Gedung Indonesia Trading Company (ITC) Lantai 5, Jl. Abdul Muis No. 8, Jakarta Pusat.

Karena informasi mengenai Kontrak Karya Pertambangan ini bagi kami termasuk informasi yang sangat penting dan bermanfaat apabila masyarakat mengetahuinya maka kami harapkan penyelesaian sengketa informasi ini bisa berjalan dengan baik dan Kementrian ESDM memberikan informasi yang kami mohon tersebut. Apabila tidak maka kami akan melanjutkan proses selanjutnya baik itu proses ajudikasi maupun proses hukum apabila Kementrian ESDM tidak mentaati Undang-undang yang berlaku di Indonesia.

Jakarta, 21 September 2011

Ketua Badan Pengurus P2IP

Suryawijaya

From → Press Release

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: