Skip to content

Kementerian ESDM Tolak Buka Kontrak Karya

October 5, 2011

Pengajuan informasi untuk Kontrak Karya Pertambangan di Indonesia menemui jalan terjal. Dalam mediasi di Komisi Informasi Pusat di Jakarta, pada tanggal 23 September 2011, pihak Kementrian ESDM menolak memberikan informasi terkait salinan Kontrak Karya beberapa perusahaan tambang yang beroperasi di Indonesia. Mereka berargumen, kontrak karya itu di bawah perlindungan KUH Perdata, sehingga hanya para pihak dalam kontrak yang boleh mengetahuinya. Kasus ini akan berlanjut pada sidang adjudikasi antara kedua pihak, P2iP dengan Kementrian ESDM.

Dari harian Seputar Indonesia, beritanya sudah muncul: Kementerian ESDM menolak Kontrak Karya Pertambangan antara pemerintah dengan empat perusahaan.

JAKARTA – Pusat Pengembangan Informasi Publik (P2IP) mengajukan penyelesaian sengketa informasi publik terhadap Kementerian ESDM kepada Komisi Informasi Pusat (KIP).

Kementerian ESDM tidak bersedia membuka informasi mengenai daftar kontrak karya (KK) pertambangan, minyak, dan gas bumi yang beroperasi di Indonesia. P2IP juga meminta salinan Kontrak Karya Pertambangan antara pemerintah dengan empat perusahaan.Namun dalam mediasi kemarin, Kementerian ESDM hanya berjanji akan memberi daftar KK pertambangan dan menolak memberi salinan KK empat perusahaan dengan alasan rahasia. “Jadi kami akan menempuh proses ajudikasi,” kata Koordinator P2IP Suryawijaya. (mn latief)
Dari tempo interaktif juga sudah muncul:

TEMPO InteraktifJakarta – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menolak membeberkan kontrak karya pertambangan antara pemerintah dengan sejumlah perusahaan. Menurut Muhidin, perwakilan Biro Hukum dan Humas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pihaknya tidak dapat membuka informasi berkas kontrak karya pemerintah dengan perusahaan tambang yang beroperasi di Indonesia karena sesuai Kitab Undang-undnag Hukum Perdata salinan kontrak karya termasuk informasi yang dikecualikan untuk dibuka.

“Hanya para pihak (pemerintah dan perusahaan) yang mengetahuinya,” kata dia usai mediasi dengan Pusat Pengembangan Informasi Publik yang meminta informasi tersebut, di kantor Komisi Informasi Pusat, Jumat 23 September 2011.

Ditanya soal kontradiksi hal itu dengan Undang-undang Keterbukaan Informasi, ia mengatakan masih akan mempelajari dan membandingkan keduanya. “Kami akan sandingkan,” ujar dia.

Sementara ini, Ketua Badan Pengurus Pusat Pengembangan Informasi Publik Surya Wijaya selaku pihak pemohon informasi mengaku, Kementerian baru menjanjikan akan memberi daftar kontrak karya dengan perusahaan tambang saja. “Daftar kontrak yang beroperasi selama 10 tahun, berisi nama perusahaan, jenis komoditas, lokasi operasi, dan luas konsesi,” katanya dalam kesempatan yang sama. “Mereka janji akan beri dalam waktu 10 hari,” kata Surya.

P2IP sendiri masih tetap berpegang pada UU Keterbukaan Informasi bahwa seharusnya data tersebut boleh diakses masyarakat setiap saat.

Sementara Amirudin selaku komisioner KIP menyatakan, dalam tiga hari akan ada penjadwalan adjudikasi kedua belah pihak.

Amirudin menyebut, memang dalam Pasal 17 huruf C UU Keterbukaan Informasi ada pernyataan bahwa informasi harus dibuka kecuali yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU lain. Tetapi, proses adjudikasilah yang nantinya akan menguji bisa tidaknya alasan Kementerian ESDM digunakan. “Melalui adjudikasi akan dilakukan legal review, bisa atau tidak alasan itu digunakan,” kata dia.

Legal review akan menerapkan dua pengujian. Pertama, uji konsekuensi melihat, “Seberapa eksplisit pengecualian yang tertera dalam dasar hukum yang digunakan Kementerian,” kata Amirudin. Kedua, uji kepentingan publik atas urgen tidaknya informasi kontrak karya diungkap pada publik. “Kalau kepentingan publik lebih besar, maka itu bisa diungkap,” ujarnya.

Bagi P2iP, informasi kontrak itu adalah informasi publik, karenanya publik boleh mengetahui apa saja yang tertera dalam kontrak, kecuali yang dikategorikan informasi perusahaan yang bisa mengganggu persaingan usaha. Seperti amanat UUD 45, kekayaan yang ada di negara ini adalah milik negara, dan dikelola oleh negara demi kepentingan rakyat. Negara, adalah representasi rakyat, seluruh rakyat Indonesia.

From → Aksi, Kliping

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: