Skip to content

Menolak Renegosiasi, Kontrak Karya Freeport Bisa Diterminasi

October 5, 2011

Sumber: Gatra.com | 2 Oktober 2011

Upaya pemerintah merenegosiasi seluruh kontrak karya pertambangan semestinya berlaku bagi seluruh perusahaan pertambangan yang beroperasi di Indonesia tanpa terkecuali. Bahkan perusahaan tambang raksasa sekelas PT Freeport Indonesia yang mengoperasikan tambangnya di wilayah Papua pun tak bisa luput dari upaya renegosiasi kontrak karya itu.

Renegosiasi tersebut mencakup prinsip luas wilayah, divestasi, pengelolaan lingkungan, royalti, dan kewajiban menggunakan jasa dalam negeri. PT Freeport Indonesia harus tunduk dengan Undang-Undang pertambangan yang baru, sehingga setiap upaya renegosiasi kontrak harus dilakukan. Jika Freeport berani membangkang terhadap UU di Indonesia, maka perusahaan tambang asal Amerika itu bisa menghadapi terminasi kontrak.

Sejauh ini, dalam rangka renegosiasi tersebut, 65 persen dari total perusahaan pertambangan yang terikat kontrak telah menyetujui prinsip-prinsip renegosiasi kontrak tersebut. Namun khusus Freeport, sampai saat ini belum meninjukkan niat baik untuk melakukan renegosiasi kontrak karyanya bersama pemerintah. Perusahaan tambang dan emas ini merasa kontraknya sudah cukup adil bagi pemerintah Indonesia.

Menurut mantan Direktur Jenderal Mineral, Batubara, dan Panas Bumi (Minerbapabum) Kementerian ESDM, Simon Sembiring, renegosiasi kontrak karya merupakan perintah rakyat. Semua perusahaan yang terikat kontrak harus tunduk dengan itu. Dalam UU no 4 (tahun 2009 tentang minerba) disebutkan, dalam tempo satu tahun, isi kontrak harus disesuaikan dengan UU. “Nah, itu perintah rakyat, jadi Freeport tidak bisa membangkang,” ujarnya.

Kontrak karya pertambangan sebelumnya diatur dalam UU no 1 tahun 1967 dan no 11 tahun 1967 mengenai pertambangan. Namun, dengan dicabutnya UU tersebut dan diganti dengan UU no 4 tahun 2009, maka seluruh kontrak karya yang ada harus mengikuti UU yang baru itu. UU tersebut menyaratkan masa peralihan dalam tempo satu tahun.

Jika Freeport tidak mau mengikuti aturan itu, maka operasional perusahaannya tidak sah. Kalau mau dibawa ke arbitrase, yang dipakai adalah aturan Indonesia, bukan regulasi Amerika. “Freeport bisa kalah,” ungkap Simon.

Simon yakin, Freeport bukannya menolak renegosiasi tersebut, namun perlu ada pembicaraan di antara kedua pihak. Tapi jika Freeport memang menolak, maka kontrak mereka bisa diterminasi. “Apalagi kalau ada statement tertulis,” ujarnya.

Di kontrak karya yang sekarang berlaku pun, pihak Freeport bisa saja meminta perubahan kesepakakatan royalti jika harga tembaga jatuh, sehingga merugikan mereka. Demikian juga pemerintah, tentu dapat melakukan hal yang sama demi meningkatkan pendapatan negara dan meningkatkan nilai tambah dari barang mentah yang dihasilkan, hingga terkait urusan royalti.

“Intinya, kontrak kerjasama harus menguntungkan kedua pihak,” ujar Simon. (HP)

From → Referensi

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: