Skip to content

Pengelolaan Tambang Kewenangan Pemda

October 8, 2011

Sumber: Media Indonesia, 21 Juli 2011

 

JAKARTA–MICOM: Pengelolaan dalam bidang pertambangan merupakan kewenangan pemerintah daerah, sebab tidak masuk dalam enam kewenangan pemerintah pusat.

Demikian disampaikan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Muchsan dalam sidang pleno sengketa kewenangan lembaga negara (SKLN) antara Bupati Kutai Timur dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (21/7).

“Pembagian wewenang itu diatur dalam UU organik sebagai pelaksanaan UUD 1945, yakni UU 32/2004 dalam pasal 10 ayat 3,” ujar Muchsan yang hadir sebagai ahli dari pemohon tersebut.

Kewenangan pemerintah pusat, kata Muchsan, berdasarkan aturan tersebut adalah politik luar negeri, ketahanan, keamanan, justisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama.

Berdasarkan teori ‘residu’, lanjutnya, sisa kewenangan, setelah diambil enam kewenangan itu, merupakan kewenangan pemerintah daerah.

Ia menegaskan kewenangan pengelolaan pertambangan meliputi perizinan, penetapan wialayah, maupaun operasional dari kegiatan pertambangan merupakan kewenangan pemerintah daerah.

Nyatanya, sanggah Muschan, kelahiran UU 4/1999 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba) tegas menyatakan pengelolaan pengelolaan pertambangan Minerba menjadi kewenangan pemerintah pusat.

Dalam UU tersebut, kata Muschan, penetapan wilayah pertambangan itu dilakukan oleh pemerintah pusat setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan disampaikan secara tertulis kepada DPR RI.

“Apa itu enggak terbalik kalau melihat enam kewenangan itu,” kata Muschan kepada delapan hakim konstitusi yang dipimpin oleh Ketua MK Moh Mahfud MD.

Oleh sebab itu, dalam simpulannya, Muschan menyatakan kewenangan pemerintah pusat untuk menetapkan wilayah pertambangan (WP), wilayah usaha pertambangan (WUP), dan wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) bertentangan dengan UUD 1945.

“Khususnya pasal 6 ayat 1e, pasal 14 ayat 1, dan pasal 17 baik tersirat maupun tersurat bertentangan dengan pasal 18 ayat 2, ayat 5, pasal 33 ayat 2, dan ayat 3 UUD 1945,” ujar Muschan. (*/OL-10)

From → Referensi

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: