Skip to content

BIN: Badan Publik yang Tidak Melayani Publik

October 14, 2011

Sumber: Situs Komisi Informasi Pusat, 13 Oktober 2011

Jakarta – KIOnline. Meski Badan Intelijen Negara (BIN) mengaku sebagai badan publik, tapi BIN belum dapat memberikan informasi yang diminta pemohon dengan alasan fungsi BIN adalah membantu pemerintah, dalam hal ini Presiden Republik Indonesia sebagai user sekaligus single player, Senin. (10/10).

Hal tersebut terungkap pada persidangan ajudikasi nonlitigasi sengketa informasi dengan nomor sengketa 102/IV/KIP-PS-M-A/2011 antara Sekretariat Forum Indonesia untuk Transparansi Indonesia (Seknas FITRA) selaku pemohon yang diwakili Lukman Hakim dan sebagai termohon adalah Badan Intelijen Indonesia diwakili lima (5) anggota BIN. Sidang dimulai tepat pukul 10.12 WIB.

“BIN memang merupakan badan publik namun tidak menyelenggarakan fungsi pelayanan publik, fungsi BIN adalah membantu pemerintah dalam hal ini adalah presiden sebagai usersekaligus single player,” kata salah satu anggota BIN dengan tegas kepada Majelis Komisioner Komisi Informasi, yang diketuai Abdul Rahman Ma’mun dan beranggotakan Ahmad Alamsyah Saragih dan Ramly A. Simbolon.

Kata termohon, BIN dibentuk berdasarkan Peratuan Presiden Nomor 34 tahun 2010 yang asas kongkritnya, menjalankan fungsi intelijen bersifat ketat, terbatas dan rahasia, sangat rahasia serta kompartementasi. Maka BIN tidak memberikan pelayanan akses informasi kepada masyarakat. “Klien kami adalah tunggal bukan warga negara tapi yang kami layani adalah satu Presiden Republik Indonesia ,” tegasnya.

Dalam hal ini, pemohon meminta informasi berupa; Pertama: Salinan rencana kerja dan anggaran (RKA) BIN tahun 2011. Kedua: Salinan informasi daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) BIN 2011 yang memuat rincian program, kegiatan dan anggaran. Ketiga: Salinan laporan realisasi anggaran tahun 2010 BIN.

Informasi yang diminta Seknas FITRA, kata termohon, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem intelijen. Sehingga termohon berpendapat informasi yang diminta dilindungi demi hukum yang telah dikecualikan dalam pasal 17 huruf c angka 7 Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

“Apabaila BIN memenuhi permintaan pemohon, BIN melakukan pelanggaran hukum sebagaimana diatur dalam pasal 322 ayat (1) KUHP,” ungkapnya. Karena itu, pihaknya menyarankan agar pemohon meminta informasi langsung ke Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).

Agenda sidang perdana ini adalah pemeriksaan atau mendengar keterangan para pihak. Majelis Komisioner akan melanjutkan sidang dengan agenda pembuktian, di mana pada sidang selanjutnya akan membuktikan apakah pernyataan BIN tersebut telah sesuai dengan UU KIP. “Sidang kali ini diskor, dan akan dilanjutkan dengan agenda pembuktian,” tutup Ketua Majelis Komisioner.

Catatan: Mengenai badan publik dan kewajibannya, bisa dilihat di sini:

From → Referensi

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: