Skip to content

Royalti Freeport Diduga Kurang Rp 1,5 Trilliun

November 2, 2011

Sumber: TEMPO InteraktifJakarta | 2 November 2011

PT Freeport Indonesia dinilai belum sepenuhnya membayar royalti kepada pemerintah. Indonesia Corruption Watch menduga adanya selisih pembayaran sejak tahun 2002. “Dugaan kerugian negara mencapai US$ 176,884 juta,” ujar Koordinator Monitoring Analisis Anggaran ICW, Firdaus Ilyas, Selasa, 1 November 2011.

Firdaus menjelaskan, selisih pembayaran tampak dari laporan pembayaran royalti PT Freeport sejak tahun 2002 hingga 2010 yang hanya menyebut jumlah setoran sebesar US$ 873 juta. Sementara kajian ICW atas beban tarif dan standar perhitungan yang ada dalam kontrak karya mestinya berjumlah US$ 1.050 juta. “Ada selisih Rp 1,591 trilliun,” katanya.

Menurut Firdaus, pemerintah Indonesia sebenarnya dapat mendongkrak potensi pemasukan jika merujuk pada Undang-undang No. 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2000 tentang ketentuan royalti. “Jika merujuk aturan tarif tersebut, pemerintah seharusnya memperoleh US$ 1.611 juta,” ujarnya.

Selisih itu muncul karena besaran royalti PT Freeport merujuk pada kesepakatan kontrak karya yang hanya menetapkan kewajiban royalti emas sebesar 1 persen. Padahal ketentuan yang tercantum dalam PP 13 tahun 2009 menetapkan kewajiban royalti emas sebesar 3,75 persen. “Indonesia masih kecil dibanding Ekuador yang mencapai 8 persen,” kata Firdaus.

Potensi itu juga bisa didongkrak kembali jika pemerintah menetapkan kewajiban royalti atas mineral ikutan seperti belerang dan besi. Sayangnya hingga saat ini belum ada aturan penerimaan royalti dari mineral tersebut. “Jika belerang dan mineral ikutan dikenakan kewajiban royalti, maka akan ada tambahan sebesar US$ 13,5 juta,” ujar Firdaus.

Menurut Firdaus, pemerintah mestinya dapat menegosiasi ulang kontrak karya PT Freeport dengan merujuk pada ketentuan UU Mineral dan Batubara. Sebab, kontrak karya yang ada saat ini cenderung merugikan dan tidak memberikan ruang bagi proses divestasi demi kepentingan nasional. “Mayoritas saham mestinya milik Indonesia,” katanya.

Direktur Eksekutif Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Nurcholis menilai selisih pembayaran tersebut dapat ditagih kepada PT Freeport. “Pemerintah atau masyarakat sipil dapat mengajukan gugatan atas selisih tersebut,” katanya. Namun ia mengaku belum bisa memastikan teknis gugatan karena gugatan itu pernah diajukan beberapa waktu lalu.

RIKY FERDIANTO

From → Referensi

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: