Skip to content

Badan Publik Abaikan UU KIP

November 6, 2011

Sumber: Suara Karya Online | 2 November 2011

JAKARTA (Suara Karya): Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) oleh badan publik belum optimal. Hal itu mengemuka dalam diskusi publik tentang UU KIP, di Jakarta, Senin (31/10).

Acara ini menghadirkan tokoh pers Parni Hadi; Direktur Monitoring, Advokasi, dan Jaringan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Indonesia Ronald Rofiandri; dan pengamat komunikasi Dedy Djamaluddin Malik, sebagai pembicara.

Menurut Dedy Djamaluddin Malik, masih ada badan-badan publik yang justru resisten dan mengabaikan keberadaan UU ini, dan masih menganut paradigma tertutup. “Ada `perlawanan` dari badan publik terhadap keterbukaan informasi publik,” katanya.

UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP disahkan pada 30 April 2008 dan UU ini berlaku dua tahun sejak tanggal diundangkan. Pada 2011 ini, seharusnya seluruh badan publik telah menjalankan UU ini.

Badan publik yang dimaksud adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN/APBD, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya berasal dari APBN/APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

Badan publik wajib menyediakan informasi publik setiap saat meliputi diantaranya adalah seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya, rencana kerja proyek, prosedur kerja pegawai badan publik, dan laporan mengenai akses informasi publik.

Jauh Dari Harapan

Dedy menjelaskan di daerah, pengelolaan informasi di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota masih jauh dari harapan. Banyak kasus informasi yang seharusnya tersedia dan dibuka kepada publik, nyatanya tersembunyi rapat ibarat dokumen rahasia negara.

Ketertutupan ini, tutur dia, sudah menjadi kultur sehingga susah diubah. Untuk mengubah kultur ini, UU KIP harus disosialisasikan lebih gencar dan badan publik harus didorong untuk melaksanakannya.

“Selain sosialisasi yang kurang optimal atas fungsi dan implementasi UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP, daya dukung sumber daya manusia di daerah sebagai pengelola informasi juga masih jadi kendala,” ujarnya.

Menurut Dedy, alasan UU KIP ini belum optimal juga disebabkan kesadaran masyarakat yang kurang, kurangnya dukungan infrastruktur, dan lemahnya pengawasan. masyarakat. Kelemahan-kelemahan ini, ujarnya, harus segera diatasi agar UU ini dapat dilaksanakan dengan maksimal.

Sementara itu, Ronald Rofiandri menilai, Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik masih membutuhkan penyempurnaan. Ia menjelaskan, penyempurnaan yang dimaksud berkaitan dengan pengujian pertimbangan dalil informasi rahasia yang tidak bisa diakses publik dan sanksi bagi badan publik yang tidak melaksanakan UU tersebut. “Perlu diatur tentang mekanisme bagaimana menguji tentang dalil rahasia negara,” katanya.

Menurut Ronald, harus ada mekanisme yang jelas terkait penentuan informasi rahasia, yang dicantumkan dalam UU ini untuk dapat dilakukan pengujian cepat guna memutuskan apakah informasi tersebut dapat diakses atau dinyatakan tertutup.

Kemudian, UU ini juga perlu disempurnakan terkait pengaturan tentang sanksi bagi badan publik yang belum melaksanakan ketentuan keterbukaan informasi publik.

“Tapi sanksi ini tidak bisa dalam formula pidana, bisa saja melalui sanksi administrasi, misalnya diumumkan badan publik mana saja yang belum melaksanakan KIP,” ujarnya.

Sementara untuk mendorong badan publik segera melaksanakan KIP ini diantaranya dengan menjadikan KIP sebagai salah satu indikator penilaian untuk reformasi birokrasi atau remunerasi.

Lebih lanjut, ia mengatakan, untuk menyempurnakan UU KIP, saat ini tidak bisa dilaksanakan karena tidak masuk dalam program legislasi nasional. “Menurut saya, saat ini biarkan saja dulu berjalan UU ini. Kalau ada kebutuhan revisi, baru bisa di DPR baru yang akan datang,” katanya.

Ia menuturkan, yang terpenting untuk dilakukan saat ini adalah monitoring dan evaluasi pelaksanaan KIP oleh badan-badan publik. Sesuai UU KIP, badan publik wajib menyediakan informasi publik setiap saat.

From → Referensi

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: