Skip to content

Badan Publik Wajib Membuka Informasi

December 9, 2011

Sumber: seputar-indonesia.com | 09 December 2011

PALEMBANG – Kepala Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Daerah (Bakohumasda) Syaidina Ali meminta setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dapat memberikan informasi yang diperlukan kepada masyarakat.

Jika tidak,badan publik yang bersangkutan akan dikenakan sanksi sesuai amanat Undangundang (UU) No 14/2008 tentang KeterbukaanInformasiPublik. “Bisa didenda Rp5juta dan kurungan badan selama satu tahun,” tandas Syaidina Ali dalam pertemuan dengan perwakilan Bakohumasda dari setiap SKPD di KapalSegentar Alam,Kamis(8/12).

Dengan sosialisasi Peraturan Wali Kota (Perwali) No 92/2011 tentang Pengembangan E-Gov di Lingkungan Pemkot, setiap SKPDdiharapkanmemahamikewajibannya dalam penyebaran informasi publik melalui media. Artinya, pemkot sudah memegang komitmen integritas dan keterbukaan.“Kita imbau kepada pejabat yang ditunjuk untuk mampu memberikan informasi tentang kedinasan, kecuali untuk kebijakan dinas bersangkutan,” katanya.

Menurut dia,pemahaman egov dari setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan pemkot diperlukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.Perwali ini akan dijadikan acuan untuk keterbukaan informasi menjadi lebih baik. Adapun Dinas Kominfo akan memfasilitasi setiap SKPD untuk bersinergi dengan media.

“Kominfo akan bantu untuk menjadi jembatan, karena kita inginkan e-gov yang terpusat, dan hal ini perlu koordinasi dengan masing-masing SKPD,” ungkap Syaidina. Ke depan, pihaknya akan membentuk suatu wadah untuk menampung setiap aspirasi atau laporan ketransparanan SKPD yang ada.Forum ini beranggotakan PPID,Bakohumasda, instansi vertikal, dan media. Dengan begitu,keterbukaan bisa diterima masyarakat sesuai aturan yang ditetapkan.

“Masih ada pejabat dari badan publik yang dinilai kurang terbuka dalam memberikan informasi. Penyebabnya karena tidak adanya kedekatan dengan media dan kurangnya pemahaman posisi dia untuk memberikan keterbukaan informasi ini,”jelasnya. Dalam kesempatan tersebut, perwakilan Bakohumasda dan PPID dari SKPD diberikan tanda ID keanggotaan yang disematkan secara simbolis oleh Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumsel Oktaf Riadi dan Ketua Bakohumasda Syaidina Ali.

Sebelumnya, Asisten III Sekretariat Daerah (Setda) Kota Palembang Badaruddin menyambut baik terbentuknya kepengurusan Bakohumasda dan PPID Palembang. Diharapkan, Bakohumasda dan PPID dapat menyebarluaskan informasi yang akurat, cepat, dan proporsional serta profesional.“ Jadi, informasi yang diberikan objektif, mendidik, dan persuasif.Tidak ada informasi yang bersifat fitnah maupun isu,” kata mantan Kepala BKD Kota Palembang ini. yulia savitri

From → Referensi

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: