Skip to content

Sengketa Informasi P2iP – BP Migas

February 20, 2012

Kami, P2iP pernah mengajukan informasi publik seputar kontrak karya pertambangan ke BP Migas. Awalnya, inilah permintaan informasi ke BP-Migas:

  1. Daftar kontrak karya pertambangan, minyak bumi, dan gas bumi yang beroperasi di Indonesia pada saat ini.
  2. Salinan kontrak karya pemerintah Republik Indonesia dengan PT. Freeport Indonesia, PT. Kalimantan Timur Prima Coal, PT. Newmont Mining Coorperation, PT Chevron Pacific Indonesia.

BP Migas sudah memuat informasi mengenai daftar pertambangan (permintaan no-1) di bawah wewenang mereka di situs mereka, bpmigas.go.id. Sedangkan kontrak karya pemerintaan dengan PT. Freeport Indonesia, PT. Kalimantan Timur Prima Coal, PT. Newmont Mining Coorperation di luar wewenang mereka karena termasuk dalam pertambangan umum.

Yang jadi sengketa adalah permintaan informasi mengenai salinan kontrak Chevron Indonesia, karena mereka berargumen kontrak tersebut merupakan dokumen perdata (private – yang bersifat rahasia), dan mereka menganggap lembaga BP-Migas bukan merupakan badan publik berdasarkan Pasal 48 Undang-undang No. 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dan Pasal 6 Peraturan Pemerintah No. 42/2001 tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

Kami tetap berpandangan BP Migas adalah badan publik, karenanya meminta ajudikasi setelah dua kali mediasi gagal. Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (disingkat: BP MIGAS) adalah lembaga yang dibentuk Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 16 Juli 2002 sebagai pembina dan pengawas Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) di dalam menjalankan kegiatan eksplorasi, eksploitasi dan pemasaran migas Indonesia.

Sebagai gambaran, inilah kronologis kasusnya:

  • Tanggal 14 Maret kami kirim surat permintaan informasi;
  • Tanggal 15 April kami kirim surat keberatan karena permohonan tidak ditanggapi;
  • Tanggal 31 Mei BP Migas membalas surat keberatan (15 April) dan menyatakan bahwa surat tgl 14 Maret tdk diterima. Tetapi mereka menjawab permintaan dengan menjelaskan daftar pertambangan di bawah wewenang mereka ada di situs bpmigas.go.id. Jawaban lain terkait penolakan memberi salinan KK Chevron karena alasan KK di bawah lindungan hukum perdata, dan 3 kontrak lain di luar wewenang;
  • Tanggal 30 Juni kami kirimkan surat keberatan karena permohonan kontrak PT Chevron tidak diberikan;
  • Tanggal 26 Agustus BP Migas menjawab keberatan, menolak lagi karena  mengaku BP Migas bukan badan publik;
  • Tanggal 22 September kami mengirimkan surat penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi Pusat.
  • Tanggal 8 Februari jadwal mediasi pertama, BP Migas berhalangan hadir;
  • Tanggal 16 Februari dilakukan mediasi kedua, BP Migas hadir, tetapi mediasi gagal. Kami menarik diri dari mediasi karena tampaknya BP Migas ingin minta waktu untuk konsultasi lagi dengan Komisi Informasi, meminta Mediasi Ketiga.
  • Sidang ajudikasi akan segera dijadwalkan oleh KI.

From → Aksi

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: