Skip to content

Ayo Rame-rame Minta Informasi ke BP Migas & BPH Migas

March 29, 2012

Sudah ada UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menjamin hak warga negara untuk mengetahui segala inforamsi yang terkait dengan publik. Hampir semua informasi boleh diakses, karena pengecualian hanya untuk beberapa butir. Pengecualiannya pun harus melalui metode uji konsekuensi bahaya (consequential harm test) yang mendasari penentuan suatu informasi harus dirahasiakan apabila informasi tersebut dibuka.

Menurut UU tersebut, ada sepuluh ukuran yang dipakai menyatakan suatu informasi yang dikecualikan. Misalnya,

  1. informasi yang diberikan akan menghambat proses penegakan hukum,
  2. mengganggu kepentingan perlindungan haki dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat,
  3. membahayakan pertahahanan dan keamanan negara,
  4. mengungkap kekayaan alam Indonesia,
  5. merugikan ketahanan ekonomi nasional,
  6. merugikan kepentingan hubungan luar negeri,
  7. mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi.
  8. menyangkut wasiat seseorang,
  9. mengungkap rahasia pribadi,
  10. memo atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik dan info yang tidak boleh diungkapkan atas dasar undang-undang.

Karena simpang siurnya informasi seputar BBM yang bikin mumet, paling tidak ada dua lembaga yang seharusnya merupakan badan publik, tetapi tidak mengaku sebagai badan publik: BP Migas, dan BPH Migas.

BP MIGAS (Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi)

Email: humas@bpmigas.go.id

BPMIGAS adalah Badan Hukum Milik Negara (BHMN) yang didirikan berdasarkan UU No. 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Peraturan Pemerintah No. 42/2002 tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

Sesuai amanah undang-undang, fungsi utama BPMIGAS adalah mengawasi dan mengendalikan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi sesuai dengan Kontrak Kerja Sama, agar pengambilan sumber daya alam minyak dan gas bumi memberikan manfaat dan penerimaan yang maksimal bagi Negara dan demi sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat Indonesia.

Namanya juga di hulu, urusannya terkait eksplorasi, produksi, dan semacamnya.

BP-MIGAS bertugas :

  1. Memberikan pertimbangan kepada Menteri ESDM saat penyiapan dan penawaran wilayah kerja serta Kontrak Kerja Sama.
  2. Melaksanakan penandatangan Kontrak Kerja Sama.
  3. Mengkaji dan menyampaikan rencana pengembangan lapangan yang pertama kali akan diproduksikan dalam suatu wilayah kerja kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan.
  4. Memberikan persetujuan rencana pengembangan lapangan lanjutan.
  5. Memberikan persetujuan rencana kerja dan anggaran Kontraktor KKS.
  6. Memonitor dan melaporkan kepada Menteri mengenai pelaksanaan Kontrak Kerja Sama.
  7. Menunjuk penjual minyak bumi dan/atau gas bumi bagian Negara.

BPH MIGAS (Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi)

Email : humas@bphmigas.go.id

Kegiatan Usaha Hilir Migas berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau Niaga dan diselenggarakan melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan.

Pemerintah tetap berkewajiban menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian Bahan Bakar Minyak yang merupakan komoditas vital dan menguasai hajat hidup orang banyak di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mengatur kegiatan usaha pengangkutan Gas Bumi melalui pipa agar pemanfaatannya terbuka bagi semua pemakai dan mendorong peningkatan pemanfaatan gas bumi di dalam negeri.

Badan ini bertanggung jawab terhadap pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan usaha penyediaan dan pendistribusian BBM dan usaha pengangkutan Gas Bumi melalui pipa guna menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian BBM di seluruh wilayah NKRI dan mendorong peningkatan pemanfaatan gas bumi dalam negeri.

JADI, urusan Hulu dan Hilir memang dipisah, dan TIDAK BOLEH diurus oleh satu lembaga. Yang kontrak karya dengan BP MIGAS, artinya tidak boleh kerjasama juga dengan BPH MIGAS. Faktanya? Entah. Baru satu kasus yang terdengar di media massa: Dua Perusahaan Garap Proyek Fiktif di Lahan PT Chevron. Kedua perusahaan ini ditunjuk oleh BP Migas untuk menjalankan proyek Bioremediasi, dengan sistem pembayaran cost recovery, yakni pembayaran setelah setiap tahap proyek selesai dijalankan. Ternyata, pekerjaan ini fiktif, tidak dikerjakan, padahal cost recoverynya itu diajukan ke BP Migas.

Warga negara bisa minta informasi ke kedua badan publik di atas, meski BP MIGAS ketika mediasi di Komisi Informasi Pusat, merasa bukan sebagai badan publik. Kontrak Karya dengan Chevron, misalnya, dianggap kerjasama antar privat, sehingga dilindungi Hukum Perdata. Mereka menganggap informasi dalam Kontrak Karya termasuk informasi yang dikecualikan, sesuai poin 10 di atas.

Benarkah kontrak karya yang menyangkut hajat hidup orang banyak itu informasi rahasia? Mari ita tanyakan saja. Alamat email ada di atas, Anda tinggal kirim emailnya, satu dua kali klik, beres!

From → Aksi

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: